GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023, di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis, 9 Februari 2023.
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut terlihat di lokasi acara, dan Gubernur Ali Mazi (peraih Pena Emas 2023) mendampingi Presiden Joko Widodo yang sudah dari Rabu 8 Februari 2023, berada di Kota Medan. Pada momen Hari Pers Nasional 2023, Presiden Joko Widodo berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keberlanjutan Media Massa (Media Sustainability). Perpres itu nantinya jadi payung hukum yang mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, untuk mewujudkan ekosistem pers yang berkeadilan.
Sebelumnya, pada Senin 7 Februari 2023, dalam pertemuan dengan Dewan Pers periode 2022-2025, di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab, berdasarkan prinsip-prinsip dan etika jurnalistik. Karena, kebebasan tanpa tanggung jawab bisa merugikan banyak orang, apalagi di tahun politik menjelang pemilu serentak tahun 2024.
Penetapan Hari Pers Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 5 tahun 1985. Hari Pers Nasional tahun ini mengusung tema Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat.
Suasana malam yang hangat menemani Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menikmati durian bersama sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media nasional dan media lokal Sumatra Utara. Momen tersebut terjadi di Si Bolang Durian, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu malam, 8 Februari 2023.
Tiba sekitar pukul 20.35 WIB, Presiden Joko Widodo yang mengenakan kaus lengan panjang berwarna coklat bersama Ibu Iriana disambut antusiasme warga yang juga berada di rumah makan durian tersebut. Setelahnya, Presiden Joko Widodo tampak langsung menghampiri dan menyapa satu per satu para pemimpin redaksi yang hadir di sana.
Dalam suasana santai tersebut, Presiden Joko Widodo terlihat berbaur dan duduk bersama pemred yang hadir sambil menikmati durian bersama. Kepala Negara juga tampak bersenda gurau dan berfoto bersama dengan mereka. “Malam ini kami bersyukur sekali bisa makan durian bareng Pak Presiden Jokowi di Bolang,” ucap Kemal Gani, Pemred SWA.
Kemal Gani, Pemred SWA, mengatakan bahwa selain makan durian, Presiden Joko Widodo juga berbincang mengenai banyak hal salah satunya yang berkaitan dengan media di Indonesia. “Bagaimana media bisa tumbuh dengan berkelanjutan, media-media bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berkode etik jurnalistik,” imbuh Kemal Gani, Pemred SWA.
Rianto Aghly, Pemred Harian Sumut24 dan Sumut24.co, dirinya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang terbuka dan peduli dengan pers. “Jadi memang sangat care Pak Jokowi ini dan ini sangat luar biasa, di suasana Hari Pers Nasional ini beliau selalu apa yang kita tanyakan selalu terbuka,” ujar Rianto Aghly, Pemred Harian Sumut24.
Mendampingi Presiden Joko Widodo yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Presiden Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional
Hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023. Acara tersebut digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis, 9 Februari 2023.
Presiden Joko Widodo akan mengunjungi dua pasar di Kota Medan, yakni Pasar Bakti dan Pasar Halat. Di kedua tempat tersebut, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan sejumlah bantuan sosial untuk para pedagang.
Presiden Joko Widodo akan beranjak menuju Terminal Amplas, Kota Medan, untuk melakukan peninjauan. Kepala Negara juga diagendakan untuk meresmikan dua terminal sekaligus, yakni Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir.
Hari Pers Nasional 2023
Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari di Indonesia. Peringatan Hari Pers Nasional juga bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Perayaan Hari Pers Nasional 2023 mengangkat tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat“. Tahun ini, peringatan ke-28 akan diselenggarakan terpusat di Medan, Sumatra Utara. Lalu, bagaimana sejarah dan perkembangan pers di Indonesia?
PWI mengadakan Kongres ke-16 pada 1978 di Padang, Sumatra Barat. Dalam pertemuan ini, muncul usulan untuk menetapkan 9 Februari sebagai hari lahir PWI sekaligus peringatan Hari Pers Nasional (HPN).
Awalnya, usulan tersebut tidak disetujui Presiden Soeharto. Meski begitu, Hari Pers Nasional tetap coba diperingati saat ulang tahun PWI ke-35 pada 1981. Perayaan ini terlaksana di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, Jawa Barat pada 19 Februari 1981, organisasi pers nasional itu menerima usulan penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional dan akan mengajukannya ke pemerintah.
Memerlukan waktu 7 tahun hingga Presiden Soeharto menyetujui penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Penetapan Hari Pers Nasional diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985. Berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1985, tujuan Hari Pers Nasional dibuat, yaitu: Mengembangkan kehidupan pers nasional Indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.
Mengingat sejarah dan peranan penting pers di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pengamalan Pancasila. Setelah Hari Pers Nasional ditetapkan, sempat muncul penolakan dari organisasi pers lainnya. Hal ini terjadi karena hari lahir PWI yang digunakan sebagai perayaan pers nasional.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sempat mengusulkan Hari Pers Nasional ganti diperingati setiap 23 September. Tanggal 23 September dipilih untuk mengenang kebangkitan pers nasional yang terwujud dengan pengesahan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun, sejumlah perwakilan PWI daerah menolak perubahan tersebut. Akhirnya, Hari Pers Nasional tetap diperingati setiap 9 Februari.
Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia
Sejarah perkembangan pers nasional Pers di Indonesia bermula jauh sebelum Hari Pers Nasional ditetapkan. Riset yang dilakukan Antara (9/2/2019) menunjukkan, media massa pertama di Hindia Belanda terbit pada 1774 bernama Bataviasche Nouvelles. Penerbitan ini diprakasai langsung oleh Gubernur Jenderal Van Ishoff yang memimpin Hindia Belanda.
Setelah itu, koran berbahasa Belanda terbit selama 1980-1860. Diikuti 33 koran berbahasa Melayu yang terbit hingga 1907. Koran nasional bernama Medan Prijaji buatan anak bangsa akhirnya terbit 1907. RM Tirtoadisuryo memimpin redaksi harian ini yang dikerjakan sepenuhnya oleh orang pribumi.
Hingga 1928, terdapat 8 koran Indonesia, 12 berbahasa China, dan 13 koran Belanda di Indonesia. Pasca 1965 dilakukan pembersihan besar-besaran media massa dan wartawan Indonesia dari Partai Komunis Indonesia. Lebih dari 300 wartawan dipecat dan 46 koran dilarang terbit. Hari Pers Nasional resmi ditetapkan pada 1985. Kemudian, sistem penerbitan media massa yang lebih bebas mulai berlaku 1999 seiring peresmian UU Pers.

Sejarah Terbentuknya PWI
Cikal-bakal lembaga pers nasional dimulai dengan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) secara resmi di Yogyakarta pada 8 Juni 1946. SPS dan PWI sebenarnya telah beraktivitas di Indonesia sebelum itu. PWI lahir di Surakarta pada 9 Februari 1946. Namun, baru ditetapkan pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, Jawa Barat pada 19 Februari 1981. Sumanang Surjowinoto menjadi ketua PWI yang pertama didampingi Sudarjo Tjokrosisworo sebagai sekretaris.
PWI memiliki 8 anggota komisi yang memimpin media massa di berbagai wilayah Indonesia, yaitu: Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakjat, Jakarta), B.M. Diah (Merdeka, Jakarta), Abdul Rachmat Nasution (Kantor berita Antara, Jakarta), Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto), Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya), Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang), Sudjono (Berdjuang, Malang), dan Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).
PWI terbentuk bertujuan untuk merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan berusaha mengkoordinasikan ke dalam satu barisan pers nasional yang berisi ratusan penerbit harian dan majalah. (Jurnal Gubernur Sulawesi Tenggara)
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
