Oleh: Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si, *)
(Masyarkat sangat resah dengan ulah beberapa Plt. Kades, mulai dari mengarahkan warga kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, dengan sedikit ancaman atas bantuan sosial dari pemerintah pusat).
(***)
Ditunjuknya Pjs Bupati Buton Utara, Hery Alamsyah, merupakan rahmat tersendiri bagi masyarakat Buton Utara dalam memasuki perhelatan Pilkada Butur 9 Desember 2020. Ini akan menjadi momentum sejarah Butur jika Pjs Bupati Butur dapat melahirkan situasi yang netral bagi ASN yang akhir-akhir ini sangat telanjang mempertontonkan etika bernegara yang dilanggar secara total dan cenderung akstrim.
Pjs Bupati Butur akan dapat menghadirkan esensi roh berbangsa dan bernegara yang penuh etika disiplin bagi ASN yang wajib mematuhi Undang-Undang dan segala peraturan yang ada. Dapat mengingatkan serta memberi teguran bahkan kalau perlu saknsi keras, terhadap prilaku oknum ASN yang seharusnya tampil sebagai sosok “Pahlawan Demokrasi”, dengan tidak ikut-ikutan, apalagi terang-benderang dihadapan publik seolah politisi yang terlibat selaku tim pemenangan bagi salah satu pasangan calon kepala daerah di wilayah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”,
ASN adalah ibaratkan sosok penyelamat “malaikat nyata didunia”, bagi kehidupan masyarakat. Sebab di pundaknyalah tanggungjawab mulia untuk menuntun, mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang berprikemanusiaaan dan berprikeadilan.
Apabila ASN tega dan bermain politik praktis dengan terang-terangan, maka itu selain melanggar aturan, juga sudah keluar dari ruang kemuliannya yang sebagai sosok pahlawan bagi masyarakat. Padahal dalam proses pesta demokrasi seharusnya ASN menjadi pengawal hati nurani masyarakat, tidak menjadi pèngganggu apalagi perusak. Sehingga esensi ASN akan tampil sebagai Pahlawan Demokrasi. Terlebih ditengah pandemi covid-19. Bukan sebaliknya, malah meniadi penindas dan penghancur esensi kemanusiaan, dengan ikut memanfaatkan tugas dan fungsinya mengayomi, melayani masyarakat”.
Oleh karena itulah, ASN Buton Utara tidak ada yang keluar dari hakikat ASN yang merupakan simbol nyata keberadaan negara di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan dimanapun diwilayah NKRI, terutama di Butur. Apabila ada ASN yang selama ini terlanjur muncul dan memperlihatkan dirinya sebagai pendukung salah satu pasangan calon Kada, itu hanyalah kekhilafan sesaat saja. Dan setelah itu akan menempatkan dirinya, sebagai bagian yang menyatu dengan hati nurani, kehendak masyarakat, tangisan masyarakat Butur, untuk hadirnya pemimpin yang lebih baik saat hari pencoblosan 9 Desember 2020.
Dengan hadirnya Pjs Bupati Butur yang baru, diyakini 100% ASN di Butur akan dinetralkan dari aktivitas nyata politik Pilkada. Apabila itu dilakukan, maka sejarah kehidupan di Butur, akan mencatat nama PJ Butur sekarang, sebagai pahlawan demokrasi penyelemat hati nurani masyarakat Butur di kemudian hari.
PJ Bupati Butur agar tidak segan menata, bahkan memberi sanksi tegas. Misalkan ada Plt. Kades, yang sudah membuat suasana kebatinan, psikologis di desa yang kurang lebih ada 40 an, agar dicopot dari jabatan Plt Kades. Sebab, menurut pengamatan di desa, masyarkat sangat resah dengan ulah beberapa Plt. Kades, mulai dari mengarahkan warga kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, dengan sedikit ancaman atas bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Hal itu sebagai penjajah baru zaman millenial. Bahkan, bisa dikategorikan pelanggaran terhadap prinsip prilaku yang berprikemanusiaan. Atau kejahatan kemanusiaan. Karena negara hadir untuk menyelamatkan warga negaranya, supaya merdeka dari kesusahan hidup dimasa pandemi, malah dibajak, dicederai oknum ASN Plt. Kades. Kalau sudah seperti itu Pj. Bupati Butur harus tegas mencopot oknum Plt Kades yang bersangkutan.
Rentang waktu kurang lebih 2 bulan masa jabatan PJ. Bupati Butur, sangat diharapkan untuk menjadi momentum bersejarah bagi kemerdekaan warga butur, dari gangguan semua oknum yang berjiwa mental rusak, jahat, dengan hadirnya ketegasan dan keberanian atas penindasan, pengekangan terhadap Plt.Kades yang berimbas kepada hal rakyat yang semestinya diterima tanpa ada ancaman.
Saatnya rakyat Butur, bersatu dan memerdekakan diri untuk menentukan pilihan pemimpinya pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Jangan kalah, menyerah apalagi takut hanya karena intimidasi, ancaman kata-kata dari oknum penjahat kemanusiaan, MERDEKA….tutup Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si (Ketua Solidaritas Pemuda Kepton di Perantauan Pulau Sumatera).
(***)
*) Penulis adalah Pemerhati Demokrasi Buton Utara, eks dosen Universitas Darussalam Ambon (2013-2016), mahasiswa Programa Doktor Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pesisir dan Pulua-Pulau Kecil, Sarjana Ilmu Administrasi Negara.
