BAUBAU, TRIBUNBUTON.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Yasin Mazadu, meminta Pemkot Baubau untuk menindak lanjuti sudah sejauh mana proses pengusulan Pj Sekda Kota Baubau.
Penegasan anggota DPRD Kota Baubau itu berkaitan dengan kekosongan jabatan Sekda yang memiliki kewenangan secara luas kaitannya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurut La Ode Yasin, pemerintahan secara struktural masing-masing sudah memiliki fungsi, termasuk Sekda dalam fungsi koordinasi kesekretariatan.
“Kalau tidak ada Sekda, maka saya pastikan akan ada kepincangan. Saat ini ada Plh yang hanya menjalankan tugas keseharian. Bukan tugas kesekretariatan secara umum yang diamanatkan oleh ketentuan. Mulai dari tidak bisa menandatangani kebijakan kebijakan strategis termasuk soal keuangan,” ucap La Ode Yasin, Selasa 24 Oktober 2023.
Kekosongan Sekda lanjut La Ode Yasin, juga berdampak belum dilakukannya finalisasi APBD Perubahan 2023 di DPRD pasca evaluasi dari provinsi. Akibatnya, program-program yang inklud dalam APBD Perubahan tersebut belum bisa dieksekusi, sementara waktunya tersisa satu bulan lagi.
“Salah satu contoh, saya dengar Kota Baubau ini terancam dipadamkan lampu jalannya karena kita mempunyai utang di PLN. Sedangkan anggaran pelunasannya itu disiapkan di APBD Perubahan 2023,” ujarnya.
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, jika PJ Gubernur Sultra tidak setuju dengan satu nama yang diusulkan Pj Wali Kota Baubau. Maka Pj Gubernur Sultra agar ajukan siapa saja, supaya bisa dijalankan fungsi kesekretariatan secepatnya.
“Pj Wali Kota sudah mengusul satu nama, dan kewenangan itu ada pada Gubernur. Silahkan kalau Gubernur mau menunjuk orang lain selain dari usulan Pj Wali Kota, tapi harus dipercepat jangan ditunda karena posisi Pj Sekda ini adalah posisi yang strategis,” katanya.
Disisi lain tambah La Ode Yasin, banyak program-program pemerintah yang harus segera dituntaskan di masa Pj Wali Kota ini. Salah satu tugas Pj Wali Kota Baubau menyelesaikan masalah masalah seperti inflasi, stunting hingga kemiskinan ekstrim.
Inflasi yang terjadi saat ini tambah La Ode Yasin, karena tidak ada perputaran uang di lapangan. APBD harus dimaknai sebagai salah satu skema pembiayaan atau menjadi stimulus untuk pergerakan ekonomi.
Untuk diketahui, kursi Sekda Kota Baubau saat ini sedang mengalami kekosongan. Sejauh ini, Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad telah ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda sejak 11 Oktober 2023 lalu.
Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, Pj Wali Kota Baubau Dr Rasman Manafi sudah mengusulkan nama calon Pj Sekda Kota Baubau ke Pj Gubernur Sultra. Namun sampai saat ini, Pj Gubernur Sultra belum juga memberi respon terkait usulan Pj Sekda Kota Baubau tersebut.
Meski Plh Sekda Kota Baubau sudah ada dan telah berjalan selama 14 hari. Tetapi tidak efektif sehingga menyebabkan jalannya roda pemerintahan di Kota Baubau khususnya aktifitas pelayanan sehari hari di sekretariat daerah tersendat bahkan nyaris lumpuh.
Para pejabat dikabarkan banyak yang terpaksa harus memutar otak untuk mengatasi agar aktifitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Namun demikian, tidak maksimal karena banyak kegiatan yang sifatnya mendesak dilakukan, tetapi tersendat akibat Plh sekda tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen penting seperti hibah barang, pencairan untuk pembayaran dan lain sebagainya. (Tribunbuton.com/adm)
