JAKARTA, TRIBUN BUTON (Duriani)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta seluruh kepala daerah pahami regulasi dan undang-undang. Dengan memahami dan patuh terhadap regulasi, kepala daerah diharapkan tak terjerat kasus hukum termasuk kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
“Seharusnya jadi kepala daerah itu semua regulasi dan aturan dipahami, mana yang melanggar mana yang tidak,” ungkap Mendagri dalam rilis pers Puspen Kemandagri di group WhatsApp usai menghadiri Penganugerahan Pin Tanda Alumni Kehormatan Lemhanas RI kepada Menko PMK, Puan Maharani, di Auditorium Gadjah Mada Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (05/09/2019).
Dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah lanjut Mendagri, menunjukan masih adanya oknum kepala daerah yang tidak patuh dan tidak memahami Undang-Undang. Meski demikian, Tjahjo mempersilahkan KPK dan penegak hukum untuk memproses kepala daerah yang terbukti melanggar.
“Ya tidak ada masalah, kalau ditemukan alat bukti yang cukup gimana lagi (OTT),” ungkapnya.
Padahal, selain fokus pencegahan korupsi melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, dalam hal ini Kemendagri selalu menekankan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.
“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri,” tutup Tjahjo Kumolo. (*)
