BUTON, TRIBUNBUTON.COM – Jelang Pemilu 2024, Pj Bupati Buton Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs Basiran, mengajak semua pihak untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Serta menghindari kegiatan yang bisa merusak demokrasi.
Kegiatan yang merusak demokrasi dimaksud yakni berupa money poltik dan adanya kerusuhan berkepanjangan. Karena jika pemilu nanti gagal, maka bangsa ini pun akan rusak.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar KPU Kabupaten Buton. Rabu 5 April 2023.
Dikutip dari laman sosial media Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton. Basiran, mengatakan Pemilu adalah tugas negara. Sehingga siapapun perangkat negara baik itu Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan alat-alat negara lainnya, mau tidak mau dan suka tidak suka harus menyukseskan Pemilu.
“Semua stakeholder harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan Pemilu,” kata PJ Bupati Buton.
Dalam setiap kegiatan pemerintahan, PJ Bupati Buton selalu mengingatkan masyarakat Untuk menahan diri dari segala macam perselisihan, menahan diri dari perdebatan yang tidak berguna.
“Silahkan beda warna, beda pilihan tetapi kita satu kesatuan, Indonesia. Pesta demokrasi ini adalah sebuah bagian dari tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu pula, Drs Basiran, menekankan masyarakat untuk tidak terlibat dalam money politik atau menerima uang sogokan. Karena money politik adalah bagian dari sesuatu yang dilarang dalam ketentuan perundang – undangan maupun dalam ajaran agama Islam.
“Kalau pemilu ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka yakinlah akan terjadi caos. Jika itu terjadi, sector eknomi dan keuangan akan terpengaruh. Masyarakat akan banyak yang sengsara. Oleh sebab itu Pemilu itu adalah tugas negara mau tidak mau, suka tidak suka harus kita laksanakan,” ujarnya.
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat amanah untuk tenaga pendukung di lembaga penyelenggara tingkat bawah. Basiran, meminta untuk mendukung dan berkolaborasi dengan seluruh kemampuan sehingga tercipta pemilu yang sukses.
“PPK, salah satu unsur pelaksana Pemilu di Kecamatan dan Sekretariat PPK adalah perangkat daerah yang berasal dari Pegawai kantor Kecamatan, Puskesmas, atau perangkat daerah lainnya. Kalau ada PNS yang telah ditunjuk sebagai sekretariat PPK dan tidak kerja tulus dan selalu minta mundur sampaikan langsung ke saya,”
“Saya sudah sampaikan Komisioner KPU Buton agar jangan lagi gonta ganti anggota sekretariat PPK. Karena akan mengganggu kerja PPK kalau seperti itu maka lama-lama kita pecat saja jadi PNS karena tidak mendukung pelaksanaan pemilu yang merupakan tugas negara,” tegas Basiran.
Sementara itu Anggota KPU Buton, Rahmatia, menyampaikan terimakasih atas kehadiran Pj Bupati Buton pada rapat pleno terbuka tersebut. Pasalnya, kegiatan yang dilaksanakan KPU saat ini membutuhkan kerjasama, baik itu dari pimpinan daerah maupun Forkopimda.
“Semua proses demokrasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU maupun Bawaslu tetapi proses demokrasi pemilu 2024 ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia untuk mensukseskan pemilu di 2024,” tandas Rahmatia. (Tribunbuton.com/adm)
