WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kamis (9/6/2022).
Presiden RI, Joko Widodo, mengungkapkan jika sejak tahun 2015 seringkali menyampaikan keseluruh pihak terkait betapa pentingnya kepemilikan sertifikat sebuah lahan atau tanah. Sehingga tumpang tindih pemanfaatan lahan diselesaikan.
“Setiap saya ke daerah, selalu saya temui sengketa lahan. Saya tidak mau lagi ada sengketa lahan,” tegas Presiden RI.
Penyelesaian sengketa lahan yang berlarut-larut lanjut Joko Widodo, akan menimbulkan kekhawatiran pihak investor untuk berinvestasi.
“Tahun 2015, dari 126 juta yang seharusnya sudah memiliki sertifikat. Namun saat itu baru 46 juta, sisanya 86 juta belum. Yang menjengkelkan lagi, yang gede-gedean seperti HGB dikeluarkan sertifikatnya,” ucap Presiden Indonesia.
Menurut Presiden RI, dalam setahun hanya 1500 sertifikat dikeluarkan. Ini adalah persoalan dasar. Sehingga 2015 memerintahkan ATR BPN untuk terbitkan 5 juta satu tahun. Tahun berikutnya lagi diperintahkan terbitkan 7 juta sertifikat. Semua tuntas dan itu terealisasi.
“Ini artinya bahwa kita bisa mengerjakan tapi tidak bisa melakukan. Sekarang Naik dari 46 juta menjadi 80,6 juta terbit sertfikat hak milik,” ujarnya Joko Widodo.
Terkait sertifikat kepemilikan masyarakat Bajo (Baju) yang selama ini tidak terealisasi. Presiden RI, mengatakan jika itu karena persoalan antar kementerian. Yang tidak bekerja secara terintegrasi.
“Ributnya ini karena semua Kementerian terkait bekerja tidak terintegrasi. Kerja dengan ego sendiri-sendiri. Persoalan yang kelihatan tapi penyelesaiannya tidak kelihatan. Itu karena ego sektoral,” kata Joko Widodo.
Melalui Rakornas GTRA Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Presiden Joko Widodo, mengharapkan semua pihak terkait dalam penanganan penerbitan sertifikat bisa bekerja secara terintegrasi. Agar masalah di masyarakat terselesaikan.
“Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara sengketa lahan. Dan akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat,” ungkap Joko Widodo.
Joko Widodo, juga menjelaskan jika persoalan sertifikat kepemilikan lahan masyarakat terjadi juga di persoalan pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Jalan tol terhenti karena pembebasan lahan. Itu juga karena tidak saling komunikasi antar pihak.
Presiden Joko Widodo, meminta seluruh pejabat mulai dari daerah hingga pusat, antar lembaga di daerah dan pusat untuk saling terbuka dan saling bersinergi pada tataran pelaksanaan. Jangan menggaungkan keterbukaan jika prakteknya tidak.
“Saya tidak mentolerir terjadinya kerugian negara dan masyarakat akibat ego lembaga dan sektoral. Inilah saatnya melalui forum GTRA Summit 2022 ini harus menghancurkan tembok ego sektoral,” tutup Presiden RI. (Tribunbuton.com/Duriani)
