PARIWARA
BUTUR TRIBUNBUTON.COM – Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara (Butur) Sukses menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di halaman Kantor Pos Cabang Butur oleh Bupati Muhammad Ridwan Zakariah, Kamis 22 April 2021.
Kepala Dinas Sosial Butur, Muliana, mengatakan program BST merupakan program nasional. Program ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Kementerian Sosial dalam rangka menangani masalah ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi global Covid-19.
Di Butur kegiatan ini dilaksanakan sejak April tahun 2020 dan berakhir April tahun 2021. Kuota yang diberikan Kemensos RI untuk Butur sekitar 6009 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kata dia, jumlah data usulan Pemerintah Daerah pada data terpadu kementerian sosial (DTKS) sebanyak 3576. Usulan data kementerian sosial pada Non DTKS sebanyak 1991. Total jumlah keselurahan 5487 KPM, sehingga kurang 522 dari kuota yang diberikan Kemensos.
“DTKS itu adalah masyarakat miskin lama yang telah didata oleh Dinsos sebelum pandemi, sementara Non-DTKS adalah masyarakat miskin baru yang terdampak oleh pandemi. Besaran bantuan yang diterima Rp 600.000,ditahun 2020 dan ditahun 2021 besaran bantuan yang diterima Rp.300.000,”kata Muli sapaan akrabnya.
Menurutnya, Penyaluran BST disalurkan melalui Kantor Pos dan himpunan bank milik negara (HIMBARA) seperti BRI dan BNI. Dimana sumber datanya dari DTKS pusat dengan jumlah KPM melalui BRI sebanyak 534 dan BNI berjumlah 40 KPM sehingga total menjadi 574 KPM.
Bantuan Sosial tunai yang disalurkan oleh PT.Pos Cabang Baubau dengan wilayah salur ( Kec. Kulisusu, Kecamatan Kulisusu Utara, Kec. Kulisusu Barat, Kec. Bonegunu dan Kec. Kambowa) dan PT. Pos kota Kendari dengan wilayah Salur (Kec. Wakorumba Utara ) selain Penerima BST lewat PT.Pos ada penerimaan BST lewat bank himbara (BRI dan BNI).
Lebih lanjut ia mengatakan, tahun 2020 kuota yang disediakan di PT Pos Cabang Baubau sebanyak 3943. Namun yang terealisasi sebanyak 3928 dan yang tidak tersalurkan sebanyak 15 KPM. sementara PT Pos Kendari dengan wilayah salur di Kecamatan Wakorumba Utara (Wakorut) terealisasi sebanyak 517 KPM.
“Bulan Februari tahun 2021 sebanyak 3750 dan yang tidak realisasi sebanyak 193 KPM dengan jumlah data awal 3943. Serta data realisasi penyaluran pada PT Pos Kota Kendari sebanyak 501 KPM. Namun data yang terlaporkan aktif sekitar 16 KPM tetapi belum tersalurkan, dengan jumlah data awal sebanyak 517 KPM,“paparnya.
Sementara realisasi penyaluran BST lewat Bank Himbara yakni BNI dan BRI tahun 2020 yaitu 574 dengan keterangan tersalsurkan semua pasalnya langsung masuk direkening KPM masing-masing. Ditahun 2021 bulan Januari – Februari Kementerian Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin mengalihkan penyaluran BST dari Bank Himbara ke PT Pos.
Eks Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Butur itu memaparkan, kendati proses penyaluran BST dibulan Maret penyalurannya tertunda. Akibat terbitnya surat perintah Kemensos RI tentanng perbaikan data bagi keluarga KPM yang tidak valid (tidak padannya NIK dengan DUKCAPIL).
Pasalnya terdapat data ganda, data KPM yang sudah meninggal dan KPM sudah Pindah. Sementara tenggang waktu yang yang diberikan sangat singkat.,”waktu yang dikasih hanya 3 sampai 4 hari. Kami sudah harus dikirim data hasil perbaikannya Kepusdatin melalui Sistem Aplikasi Siks-NG, yang selanjutnya untuk diverifikasi kembali.
Sehingga dari hasil verifikasi dan finalisasi tersebut agar ditetapkan/diajukan menjadi data bayar bulan Maret dan April tahun 2021. Kendati demikian data hasil verifikasi oleh Tim Tusdatin tentu masih ditemukan data Error.
Ia menjelaskan, data perbaikan Butur tidak mencapai 100% pasalnya terkendala waktu yang diberikan sangat sempit, keterbatasan personil tim data, sumberdaya manusia masih kurang dan terkendala jaringan sistem yang kadang error koneksi server Dukcapil serta keterbatasan Anggaran. Kendati demikian capaian Butur dalam perbaikan data mencapai 87% dari data 6588 untuk tahap pertama dan perbaikan tahap kedua mencapai 90% dari data perbaikan 6588. Sehingga Butur mendapat peringkat kedua sesulawesi tenggara setelah Kabupaten Kolaka Utara dengan capaian 93% tahap pertama dan 97% untuk tahap kedua.
“Dari data perbaikan masih ditemukan data error seperti data NIK yang tidak online, masih ditemukan kegandaan data, nama yang tidak sesuai, ada kemiripan nama, data yang sudah pindah, meninggal dan lain sebagainya ini akibat tidak pernah di lakukan perbaikan data pembaharuan melalui aplikasi Siks-NG yang diterima oleh pihak Pemerintah Kelurahan maupun Desa,”jelasnya.
Menurutnya banyak keluarga yang hilang bantuannya akibat tidak valid data. Inipun terjadi diseluruh Indonesia sehingga Kemensos RI memerintahkan kembali Kab/Kota melalui Dinas Sosial Untuk melakukan perbaikan data lanjutan terhadap data yang belum valid.
“Kami diberi waktu hanya 3 sampai 5 lima hari sehingga kami bekerja tampa kenal lelah siang dan malam. Data awal 5487 meningkat jadi 5923. Berarti ada penambahan jumlah sekitar 436 KPM. Data inilah yang bakal diajukan untuk menjadi data bayar dibulan Maret dan April tahun 2021. Dengan penyampaian pengajuanya secara bertahap oleh Pusdatin,”.
Dirinya berharap agar pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk peduli dengan masaalah percepatan perbaikan data bagi keluarga yang belum valid datanya. Berperan aktif mengarahkan keluarga yang bersangkutan untuk melakukan perekaman ulang atau penyesuaian KK dan KTP di DukCapil bila belum padan, sehingga dapat diusulkan kembali di kementerian.
Sehingga nantinya data yang diusulkan sudah bisa diterima oleh sistem aplikasi Siks-NG. Agar bantuan Sosial yang tertunda bisa dialokasikan kembali, baik penerima Program BPNT/Sembako, PKH, BST, dan BPJS.
“Jadi ini bukan kesalahan dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial bilamana terdapat keluarga yang tidak muncul dalam data bayar di POS. karena proses perbaikan data ini dikembalikan ke Desa, Kelurahan untuk dimutakhirkan sehingga hal ini untuk benar-benar menjadi perhatian bagi kita semua,“tandasnya.
Selain hal tersebut diatas, seluruh Bansos yang diterima akan secara otomatis terhenti jika tidak dilakukan perbaikan DTKS melalui aplikasi Siks-Ng. maka dengan demikian harapan kami supaya Pemerintah Desa, Kelurahan segera melakukan Percepatan perbaikan Data DTKS. Sebelum Bantuan Sosial yang diterima KPM terhenti atau hilang dari data bayar,” tutupnya. (m1)
