HAK POLITIK DIJAMIN UU, KUASA HUKUM: URUSAN APA MEMPERSOALKAN SYARAT PENCALONAN TAHUN 2017

598
Kuasa hukum Citizen Law Suit kasus dugaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan. FOTO:IST

BUSEL, TRIBUNBUTON.COM – Yhd

Lima Anggota DPRD Busel sudah menanggapi somasi yang dilayangkan melalui Citizen Law Suit terkait pembentuksn panitia angket DPRD Buton Selatan (Busel). Tanggapannya memuat tentang penjelasan bahwa hak politik dijamin undang-undang.

Lima anggota DPRD Busel yang memberikan tanggapan di antaranya, Wakil Ketua 1 Aliadi SPd, Wakil Ketua 2 Pomili Womal SPd SD, dan 3 anggota pansus lainnya La Hijira SH, La Saali BA, dan H La Ode Ashadin. Somasi dilayangkan oleh warganya (Citizen Law Suit) Muh Adnan Mj SH dan Forum Pemerhati Kebijakan (FPK) Publik Riski Ishak SH.

Bahwa hak politik dijamin pasal 78 ayat (2) huruf h. “Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan UU No.9/2015 tentang perubahan kedua UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen”.

Kuasa hukum warga, La Ode Abdul Fariz SH, menjelaskan sudah menelaah isi tanggapan somasi yang dilayangkan ke 15 anggota DPRD Busel. Bahwa cikal bakal lahirnya pembentukan Pansus lewat hak angket melahirkan surat keputusan DPRD Busel No.3/DPRD/2020 adalah cacat hukum dan terbilang memaksakan kewenangan sebagai anggota DPRD.

Artikel Menarik Lainnya :  PABRIK KAOPI PRODUKSI 200 BUAH PER HARI

“Urusan apa pansus mempermasalahkan persyaratan calon tahun 2017 yang sebenarnya telah dianggap selesai”, Clear And Clean,” jelasnya via rilis, Rabu 15 Juli 2020.

Menurutnya, dia sudah mempelajari dasar pembentukan pansus lewat Hak Angket adalah UU No.9/2015 tentang perubahan UU No.23/2014 pada pasal 78 ayat 2 huruf h. Sedangkan dokumen H La Ode Arusani yang dulunya sebagai calon wakil bupati melalui tahapan verifikasi dan pemeriksaan KPU Busel tidak ada kejanggalan.

Dokumen itu diajukan oleh calon Wabub Busel yang kini mejabat Bupati Busel didasari pasal 7 Ayat (2) Huruf C UU No.10/2016 tentang persyaratan calon. “Persyaratan calon pun diatur di PKPU No 9 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) Huruf C dan sebagaiman telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (1) Huruf R dan yang terbaru PKPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, BAB II Bagian Kesatu Pasal 4 Huruf C,” jelasnya

Dia juga menjelaskan dalam masa tahapan pendaftaran dokumen juga ada masa sanggah. Dan hal itu pula tidak ada keberatan dari peserta calon ataupun masyarakat.

Artikel Menarik Lainnya :  KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUSEL MINTA HENTIKAN PUNGLI DI SEKOLAH

Ketua FPK Publik, Riski Ishak SH, mengecam pembentukan pansus hak angket DPRD Buton Selatan yang dianggap tidak memperhatikan PP No.12/2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Selain itu harusnya memperhatikan Pasal 371 dan Pasal 381 UU No.17/2014 tentang MD3.

“Aneh atas kepentingan apa15 anggota DPRD Busel membentuk Pansus lewat hak angket untuk mempersoalkan terkait dokumen persyaratan calon kepala daerah tahun 2017 setelah KPU Buton Selatan telah menyatakan memenuhi syarat,” tegasnya.

Sebagai warga Muh Adnan Mj SH, menyayangkan pembentukan pansus DPRD Busel. Menurut dia, selain membuat gaduh di masyarakat, pansus dinilai memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Busel dengan menciptakan kelompok pro dan kontra.

DPRD Busel dinilai terlalu melampaui fungsi dan kewenangannya. “Harus dipahami DPRD itu lahir untuk mengontrol kinerja pemerintah daerah bukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, ini juga bertentangan dengan UUD 1945 serta mengingkari kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip pokok negara hukum,” jelasnya.(*)

Komentar Anda