BAUBAU, TRIBUN BUTON (Mira)
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau TA 2019, telah disetujui DPRD Baubau. Beberapa fraksi telah menyertakan catatan yang akan ditindak lanjuti pemerintah sebelum diserahkan ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).
Persetujuan itu tertuang dalam surat keputusan DPRD Baubau No.9/2020 dalam sidang paripurna. Sidang paripurna digelar di ruang sidang kantor DPRD Baubau, Bukit Parlemen, jalan raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Rabu 08 Juli 2020.
Ketua DPRD Baubau, H Zahari SE, menjelaskan tiga dari lima fraksi yang ada, yakni Fraksi Hanura Perindo, Fraksi Amanat Kebangkitan Berkarya dan Fraksi Gerindra Sejahtera telah menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban tersebut. Sementara Fraksi Golkar dan Nasdem menyetujui dan menerima raperda pertanggung jawaban atas beberapa catatan.
“DPRD Baubau telah membahas dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Baubau TA 2019 dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sesuai dengan catatan yang dilampirkan,” jelas Zahari.
Sedangkan Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan, tidak berpendapat sama sekali terkait Raperda pertanggungjawaban. Namun memiliki beberapa catatan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemkot Baubau. Pemkot Baubau diberi waktu selama 3 hari kerja untuk menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda itu sebelum menyerahkannya ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mendapatkan pengesahan. Hal ini juga tertuang dalam berita acara persetujuan bersama antara Pemkot Baubau dengan DPRD Baubau nomor 5/VII/HK/2020 dan nomor 4/,VII/2020
Pantauan Tribun Buton.com, Sidang paripurna dihadiri oleh 19 anggota legislatif termasuk unsur pimpinan, Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, Asisten I Wali Kota Baubau, Rahmat Tuta, perwakilan unsur Forkopimda, dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah. (#)
