WAKATOBI, TRIBUN BUTON (Duriani)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan pulau Kapota menjadi destinasi pariwisata prioritas di daerah yang dikenal dengan sebutan kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing.
Disamping itu juga, pulau Kapota telah ditetapkan oleh Kementerian Desa menjadi sebuah desa yang diprioritaskan untuk didorong pembangunannya. “Pulau Kapota tidak boleh lagi dipandang remeh.
Pemkab Wakatobi dan Kemendes telah menjadikan Kapota Raya sebagai prioritas pembangunan khususnya infrastruktur pariwisata,” ungkap Bupati Wakatobi, H Arhawi, saat penilaian lomba 10 program PKK tingkat Sultra 2019 di Kapota Utara, Jumat (19/7/2019).
Arhawi, menjelaskan jika pemerintah pusat telah mengintervensi pembangunan di pulau Kapota. Maka menjadi tanggung jawab pihak pemerintah provinsi dan emkab Wakatobi untuk membangun akses agar terhubung ke pulau Wangi-Wangi.
“Insya Allah, diawal tahun 2020 Pemprov Sultra akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 Milyar untuk membangun sisi darat persiapan akses dermaga Numana – pulau Kapota,” jelas Bupati Wakatobi yang sontak mendapat aplaus masyarakat pulau Kapota.
Rencana pembangunan akses penyebrangan Numana – Kapota itu lanjut Arhawi, pemerintah pusat melalui Bappenas telah merancang atau desain gambar dermaganya. “Bappenas sudah selesai desain untuk pembangunan dermaga,” Arhawi, menjelaskan.
Arhawi, menyadari jika keberhasilan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang didapat Wakatobi saat ini tidak terlepas dari peran para perintis Wakatobi. “Kita harus berterimakasih kepada yang telah merintis daerah ini.
Sehingga daerah ini tidak sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat melobi program dan anggaran,” ujar Arhawi.
Dengan mulai diperhatikannya pembangunan di Wakatobi khususnya di pulau Kapota saat ini, Arhawi, meminta warga Kapota untuk tidak terprovokasi dengan informasi yang belum tentu kebenarannya.
“Saya harap agar anak-anak muda di Kapota tidak terprovokasi dengan meributkan hadirnya program pusat. Jika diributkan, kita khawatirkan pemerintah pusat menjadi ragu menghadirkan berbagai program,” pinta Arhawi. (*)