Oleh: Hamrun, S.Ip, M.Si *)
Kabupaten Muna baru saja merayakan hari jadi yang ke-60. Di hari jadi yang ke-60 tentunya banyak harapan yang tersirat di benak masyarakat. Pemerintah daerah harus menjadikan momen hari jadi Kabupaten Muna sebagai bahan intropeksi terhadap apa yang telah dicapai Kabupaten Muna saat ini. Pemerintah daerah harus terus berusaha untuk memajukan daerah untuk tidak tertinggal dengan Kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara.
Secara umum untuk memajukan daerah ini adalah tanggung jawab semua masyarakat Kabupaten Muna, tetapi secara khusus yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah yang dimotori oleh Bupati dan Wakil Bupati bapak Rusman Emba dan Malik Ditu. Tentunya visi-misi dan janji yang ditawarkan harus dibuktikan dengan nyata, jangan hanya dijadikan sebagai janji politik yang ditawarkan secara momentum 5 tahunan.
Evaluasi ini tentunya sebagai upaya untuk mengidentivikasi mana program-program yang sudah dikerjakan selama kepemimpinan bapak Rusman Emba. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan pemerintah kabupaten Muna dalam upaya meningkatkan pembangun dan bisa dijadikan skala prioritas untuk meningkatkan kesehjahteraan masyarakat yaitu Pembangunan infrastruktur, ekonomi, pariwisata. Pertama pembangunan infrastrktur sebagai penggerak roda dalam peningkatan ekonomi.
Menurut Kwik Kian Gie Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur dasar perlu menjadi prioritas utama di kabupaten muna adalah pengembangan dan perbaikan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar wilayah di kabupaten Muna.
Harus diakui bahwa masih banyak jalan-jalan lintas wilayah yang belum tersentuh oleh pembangunan. Tantangan terberat dalam membangun infrastruktur adalah minimnya anggaran, akan tetapi dalam penentuan anggaran tentunya ada domain skala prioritas atau yang didahulukan tergantung mana yang jadi skala prioritas utama tentunya dengan segala bentuk pertimbangan yang ada. Pemerintah juga harus berani menyampaikan terbuka kepada masyarakat mana yang menjadi skala prioritas mana yang belum menjadi skala prioritas. Harapannya agar masyarakat paham dan tidak menjadi jualan politik yang menganggu pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Kedua pembangunan ekonomi dearah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pemetrintah daerah Kabupaten Muna harus mampu mengidentiikasi produk-produk ekonomi yang menjadi unggulan diwilayah kabupaten muna. Baik yang berbentuk kerajinan-kerajianan atau produk lain yang menjadi unggulan dimasing-masing wilayah di kabupaten muna. Peningkatan pemberdayaan masyarakat menjadi solusi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Masyarakat di ajarkan untuk berinovasi dan kreatif dalam mengelola produk-produk unggulannya.
Banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya bisa bekerjasama dengan kampus-kampus sebagai lembanga akademik yang mempunyai tanggung jawab atas pengabdian terhadap masyarakat. Dengan ini masyarakat dituntut untuk mengahasilkan bukan lagi menunggu bantuan pemerintah. Ketiga pembangunan pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata sangatlah mampu dalam mengatasi masalah kesejahteraan bila dikembangkan secara propesional.
Kabupaten muna sala satu daerah yang berpotensi dalam hal pengembangan sektor pariwisata. Banyak tempat-tempat wisata dikabupaten muna yang berpotensi menjadi tujuan para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, anggap saja permandian Meleura, Napabale, Liangkobori, Kalima-lima dan masih banyak lagi tempat lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya itu semua berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah selain pajak. Tinggal upaya pemerintah siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya apakah pemerintah sendiri, swasta atau masyarakat yang mengelolanya. Tapi perlu diperhatikan juga dalam pengembangan harus didukung promosi yang kuat oleh pemerintah olehnya itu ketersediaan jaringan informasi dan internet dikabupaten muna harus baik jika mau promosi dengan baik.
Pertanyaannya apakah ketersedian jaringan informasi dan internet sudah sangat memadai? Jika belum, maka ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten muna dalam upaya mengembangkan pariwisata diwilayah kabupaten muna. Olehnya itu harapan kita adalah dihari jadi ke 60 ini kabupaten Muna semakin siap untuk menjadi kabupaten maju, dan jayalah selalu.(***)
*) Penulis adalah dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unismuh Makassar (putra Muna)
