Sekjen BOM Kepton: Ada Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Operasional KB
BAUBAU, TRIBUN BUTON
BOM Kepton melaporkan Kadis PPKB Buton Selatan (Busel) ke Polres Buton, 24 Desember 2018. Kadis diduga memotong anggaran Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 10 persen dari total pagu anggaran Rp 1,8 M.
Sekjen Barisan Orator Masyarakat (BOM Kepton), La Ode Tazrufin, dihubungi TRIBUN BUTON (www.tribunbuton.com), mengatakan sudah empat bupati di Busel namun progres pembangunan tidak signifikan. Bahkan menurut dia, penilaian Mendagri, Kabupaten Busel terancam kembali ke Kabupaten Buton induk.
“Seandainnya anggaran tersebut digunakan sesuai Juknis pusat, maka percepatan pembangunan Buton Selatan tidak akan seperti hari ini,” kata pria dengan sapaan Apin ini.
Menurut Aping seharusnya Plt Bupati Buton Selatan menempatkan orang profesional di setiap SKPD. Tujuannya agar roda pemerintahan tercapai dan berjalan dengan baik.
Memurut Aping, pihaknya sudah mencoba mengklarifikasi ini ke Kadis PPKB namun hanya bertemu bendahara. Terkait ini, Bendahara PPKB Busel, Nahlil Nontji, mengaku tidak bisa memberi tanggapan. Jika ada data dengan sumber yang jelas dipersilahkan untuk diajukan.
“Dan kalau tidak terbukti kami akan lakukan upaya hukum,” ujarnya.
Sejauh ini Polres Buton sedang dalam tahap pengumpulan berkas. “Ketika berkas yang dibutuhkan rampung, secepatnya pihak Polres Buton akan mengklarifikasi kepada Kadis PPKB,” jelas Apin mengutip pihak kepolisian.(YHD)
