KENDARI, TRIBUNBUTON.COM – Program Jalan Mulus Antar Wilayah (Jamaah) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Merupakan salah satu poin janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka – Hugua saat kampanye Pilgub 2024 lalu.
“Tahun 2026 ini ada perbaikan infrastruktur tujuh ruas jalan, ini merupakan realisasi dari program “Jamaah” atau Jalan Mulus Antar Wilayah,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra Pantes Widhia Justianus Tolia. Selasa 14 April 2026.
Plt Kadis SDA dan Bina Marga Sultra menjelaskan tujuh ruas jalan dengan total pagu anggaran Rp 79,3 Milyar dan total panjang penanganan 26,70 kilometer itu tersebar di empat wilayah, yakni Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, Buton Utara, dan wilayah perbatasan Kota Kendari-Konawe.
Adapun rincian kegiatan tersebut meliputi peningkatan jalan di wilayah perbatasan Kota Kendari (Purirano) menuju Toronipa sepanjang 2 kilometer dengan anggaran Rp 6 miliar. Kemudian, jalan SP3 Konda menuju Bandara Haluoleo di Konawe Selatan sepanjang 0,7 kilometer senilai Rp2,5 miliar.
Di Kabupaten Bombana, Pemprov Sultra menganggarkan Rp 30,9 miliar untuk peningkatan jalan Kasipute-Lora-Bambaea sepanjang 10 kilometer. Sedangkan di Buton Utara, ruas Lambale-Ereke sepanjang 5 kilometer akan diperbaiki dengan dana Rp15,4 miliar.
Selain itu terdapat tiga titik penanganan di Konawe Selatan, yakni jalan Motaha-Alangga sepanjang 5,5 kilometer dengan pagu Rp13,08 miliar, tambahan peningkatan jalan sepanjang 0,5 kilometer melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sawit senilai Rp2 miliar, serta jalan Punggaluku-Ambesea sepanjang 3 kilometer dengan anggaran Rp9,2 miliar.
“Seluruh pekerjaan ini masuk dalam anggaran reguler tahun 2026 tahap pertama. Selain jalan, kami juga menggarap pemeliharaan jaringan irigasi dan pengamanan pantai,” ujar Pantja.
Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengungkapkan bahwa penanganan infrastruktur tahun 2026 diprioritaskan pada ruas jalan yang berstatus rusak berat dan menjadi kewenangan provinsi.
Menurutnya, perbaikan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebutuhan mendasar masyarakat agar mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses logistik yang lancar.
“Jika aksesibilitas baik, konektivitas antarwilayah akan mendukung aktivitas ekonomi. Saya ingatkan agar proyek dikerjakan sesuai standar teknis, terutama jalur primer yang memiliki arus lalu lintas tinggi,” jelas Andi Sumangerukka.
Andi Sumangerukka juga menekankan pentingnya kualitas pengerjaan. Ia memperingatkan seluruh pihak terkait agar tidak bermain-main dengan spesifikasi proyek karena infrastruktur jalan adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi secara maksimal.
Gubernur Sultra telah menginstruksikan Inspektorat Sultra untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek itu agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Ant/adm)