KENDARI, TRIBUNBUTON.COM – Salah satu pangkalan minyak tanah bersubsidi di Desa Laea, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur). Diduga melakukan praktek penjualan minyak secara ilegal hingga ke luar daerah.
Kasus ini pertama kali mencuat setelah tim dari DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Sultra menemukan sebuah gudang yang diduga tempat penyimpanan minyak di tepi pantai pada bulan Juli 2025.
Namun, saat tim investigasi JPKPN Sultra kembali ke lokasi gudang itu pada Agustus 2025, gudang tersebut sudah kosong. Diduga karena adanya informasi terkait rencana razia dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Buton Utara.
“Hal itulah yang membuat kami sangat curiga,” ungkap R Mustafa A. Wakil Ketua III DPD JPKPN Sultra. Rabu 10 September 2025.
R Mustafa menjelaskan, terkait kegiatannya dalam menemukan dugaan praktek penjualan minyak ilegal hingga ke luar daerah itu. Pihaknya sempat dituding melakukan pemerasan terhadap pengelola pangkalan minyak dimaksud.
Namun R Mustafa, menegaskan jika pertemuannya dengan pihak pengelola pangkalan minyak hanya sebatas membahas masalah utang piutang, bukan terkait aktivitas ilegal.
“Pertemuan kami dengan pihak pangkalan minyak itu hanya membahas utang piutang. Pertemuan itu juga hanya komunikasi chating via WhatsApp. Kami tidak pernah menerima uang sogokan, jadi aneh sekali ada isu pemerasan,” tegas R Mustafa.
R Mustafa, justru mempertanyakan sikap oknum aparat penegak hukum yang ikut campur dalam kisruh tersebut. Ketika JPKPN Sultra mengadukan pangkalan minyak itu ke PTSP untuk dicabut izin pangkalan.
Oknum aparat penegak hukum tersebut menunjukan sikap mencurigakan dengan menghubungi pihak PTSP. Dan meminta PTSP untuk membujuk JPKPN Sultra agar mencabut laporannya.
“Ada apa dengan oknum ini? Kami bertanya-tanya, kenapa ia ikut campur dalam kasus ini. Selama kebenaran ada di pihak kami, maka kami siap melawan,” beber R Mustafa, dengan nada bertanya.
R Mustafa mengatakan keseriusannya menyikapi persoalan itu mendapat dukungan penuh dari Sekjen DPP JPKPN yang kini sedang berada di Sultra. Organisasinya lanjut R Mustafa, tidak akan menyerah dalam membongkar kejahatan ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
“Selama kebenaran kami kantongi, kami akan tetap lawan para otak kotor. Perbuatan ilegal sangat merugikan negara, apalagi jika ada oknum yang “pasang badan” untuk melindungi. Kami sudah mengantongi bukti penampungan minyak ilegal tersebut,” tutupnya. (Adm)