KENDARI, TRIBUNBUTON.COM – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengevaluasi kebijakan pemusatan biaya publikasi media satu pintu.
Desakan ini muncul dalam Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di gedung DPRD Sultra. Senin, 8 September 2025.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra dan menyoroti berbagai isu yang muncul akibat kebijakan publikasi yang terpusat.
Salah satu anggota DPRD, Fajar Ishak, yang juga memiliki latar belakang sebagai wartawan, menyampaikan kekhawatirannya. Ia merasa malu melihat kebijakan tersebut berdampak langsung pada kerja-kerja jurnalis.
“Teman-teman saya yang sebelumnya bisa hidup dari kerja-kerja publikasi kini terancam gulung tikar,” ungkapnya.
Ketua Partai Hanura Privinsi Sultra ini berpendapat bahwa pemusatan anggaran publikasi di satu tempat membuat alokasi terlihat besar, namun tidak efektif dalam menjangkau publik.
Menurutnya, hal ini juga menghambat pengembangan produk dan program yang dihasilkan setiap OPD. Ia merekomendasikan agar setiap OPD diberi kembali kewenangan untuk mengelola pos publikasi masing-masing.
“Kebijakan terkait dengan biaya publikasi ini, kalau dipusatkan semua kelihatan menjadi lebih besar tapi tidak efektif,” tambahnya.
Solusi untuk Ekosistem Publikasi yang Lebih Sehat
Masukan dari DPRD diharapkan menjadi bahan pertimbangan serius bagi Pemprov Sultra. Mengembalikan wewenang publikasi kepada masing-masing OPD dinilai dapat menciptakan ekosistem publikasi yang lebih sehat, transparan, dan bermanfaat, terutama bagi media lokal.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menunjang promosi kegiatan dan program OPD secara lebih efektif.
Rapat yang berjalan hangat ini diharapkan tidak hanya berakhir sebagai catatan, melainkan menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih mengakomodasi kebutuhan semua pihak, khususnya dalam hal publikasi dan promosi program pemerintah.
Pendapat akhir fraksi Gerindra juga menyampaikan hal yang sama. Pihaknya berharap agar setiap OPD lingkup Pemprov Sultra dapat dialokasikan biaya publikasi untuk menyampaikan capaian kinerja. (Adm)