BUTON, TRIBUNBUTON.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Iwan Rompo Banne, membuka kegiatan sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Bertempat di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, Sultra. Jumat 3 November 2023.
Sosialisasi tersebut merupakan kerjasama Bawaslu RI bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dan dihadiri Anggota Komisi II DPR-RI, Ir Hugua. Asisten 1 Setda Buton, Alimani mewakili PJ Bupati Buton, perwakilan anggota Muspika dan ratusan masyarakat.
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan itu mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk memahami tata cara pengawasan penyelenggaran Pemilu demi tegaknya keadilan pemilu.
Iwan Rompo, mengatakan hadirnya anggota Komisi II DPR-RI dalam sosialisasi itu merupakan Rahmat dan harus dimanfaatkan pihak terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Karena DPR-RI memproduksi berbagai produk hukum dan aturan termasuk pengawasan penyelenggaran Pemilu.
“Maaf Pak Hugua., Kalau tidak salah fungsi DPR itu ada empat yakni representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan. Untuk itu, pahamilah tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” kata Iwan Rompo.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Buton, Alimani, antara lain mengingatkan pentingnya kegiatan itu. Utamanya masyarakat dalam keikutsertaannya mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
“Pengawasan penyelenggaraan pemilu yang benar cerminan demokrasi yang adil. Sebagai warga Buton, kegiatan ini harus dipahami agar tercipta pengawasan pemilu dan hasil pemilu dengan baik,’ harap Asisten 1 Setda Buton.
Sementara itu Hugua, dalam pemaparannya mengingatkan masyarakat jika dalam perhelatan pesta demokrasi (Pemilu), peran masyarakat sangat menentukan. Namun demikian, untuk menciptakan demokrasi yang adil dan terhormat. Peran masyarakat bukan hanya pada mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
Anggota Komisi II DPR-RI dapil Sulawesi Tenggara itu menyegarkan ingatan dan pengetahuan masyarakat dalam perannya menciptakan demokrasi terhormat. Kaitannya memilih pemimpin baik itu pemimpin dalam jabatan sebagai Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPR dan DPRD harus benar-benar memiliki standar kualitas.
“Masyarakat jangan hanya awasi penyelenggaraan pemilu. Tapi harus selektif juga memilih calon pemimpin. Agar calon pemimpin yang dipilih itu lebih terhormat. Lihat rekam jejak mulai dari dalam rumahnya, hubungan dalam kehidupan bermasyarakat hingga cara-cara yang dilakukan dalam mencari simpati masyarakat. Jika suara anda dinilai dengan rupiah, berarti kualitas demokrasi dan pemimpin yang kita pilih tidak terhormat,” ujar Hugua.
Kualitas seorang pemimpin lanjut Hugua, sangat menentukan kemajuan suatu daerah. Pemimpin yang terpilih karena memiliki kualitas dan rekam jejak yang benar, tentunya akan menjadi representasi menyusun program demi ketertiban, keamanan dan tentunya kemajuan suatu daerah.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu dengan tegas meminta masyarakat untuk menolak politik uang dan cara-cara lain yang bertentangan dengan aturan berlaku. “Jika seorang pemimpin terpilih dengan cara yang tidak benar, itu merupakan indikator awal manakala menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin,” tutup Hugua. (Tribunbuton.com/adm)
