WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama mitra kerja Komisi II DPR-RI melaksanakan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Bertempat di gedung Pemuda pulau Tomia Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 10 Oktober 2023.
Drs RDM Johan Johor Muliadin MH, Direktur penyusunan rekomendasi kebijakan regulasi BPIP dalam sambutan via daring mengatakan BPIP mempunyai tugas pokok yakni menyampaikan pembinaan ideologi Pancasila. Baik itu untuk para pejabat maupun masyarakat. “Kita berkumpul di tempat ini untuk menjalankan arti Pancasila dalam tindakan,” kata RDM Johan Johor Muliadin.
Kata RDM Johan Johor Muliadin, pemerintah akan kembali menggelorakan Pancasila. Pasalnya, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah kehilangan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
“Presiden RI telah memberikan arahan untuk kembali memasukan pelajaran terkait Pancasila mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT),” ucap Johan Johor Muliadin.
Selain di jenjang sekolah, Johan Johor Muliadin, juga mengungkapkan jika pembinaan ideologi Pancasila diberlakukan ditingkatan masyarakat. Agar masyarakat berpegang pada ideologi yang tidak terkontaminasi dengan ideologi Bangsa lain.
“Harus diwaspadai karena ideologi transnasional yang berkembang dan tidak Pancasilais menjelang Pemilu akan kembali disuarakan kepada masyarakat,” ujar Johan Johor Muliadin.
Menurutnya, ideologi transnasional atau ideologi asing terbagi menjadi dua bagian. Ada ideologi transnasional dari timur berupa Komunisme atau terbaru seperti rasisme, radikalisme, intoleransi bahkan mengarah pada terorisme. Begitu pula ideologi transnasional dari barat seperti westernisasi. Yang menjadikan orang Indonesia menjadi orang darat dan mengajarkan rasisme.
Pada kesempatan itu pula. Direktur penyusunan rekomendasi kebijakan regulasi BPIP mengutip pernyataan mantan Menteri Pertahanan RI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang mengatakan 30 persen anggota TNI/Polri sudah berafiliasi terkait dengan ideologi Bangsa lain. Dimana terlibat sejumlah kasus narkoba.
Lalu 20 persen Mahasiswa menginginkan Pancasila diganti dengan khilafah. Serta 22 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga inginkan Pancasila diganti dengan khilafah. “Kita harus menjadi benteng dari Pancasila. Caranya, dengan memahami Pancasila,” tegas Johan Johor Muliadin.
Ditambahkannya, dalam upaya menggelorakan kembali Pancasila. Pihaknya tidak akan menerapkan cara lama seperti Penataran hingga berjam-jam. BPIP menyuarakan melalui status masyarakat sesuai usia. “Jelang Pemilu akan banyak berita-berita hoaks yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga dikhawatirkan memecah belah persatuan,” pungkas Drs RDM Johan Johor Muliadin MH.
Sementara itu anggota Komisi II DPR-RI, Ir Hugua, dalam pemaparannya inti dari kegiatan itu yakni Pancasila dalam aksi serta Pancasila kurang lebih 20 tahun tidak lagi diajarkan secara masif.
Senator Senayan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan (dapil) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itu mengerucutkan definisi Pancasila sebagai karakter atau tindakan sehari-hari sesuai maksud Pancasila yang sebenarnya.
Sehingga, jika dalam pelaksanaan tindakan itu tidak sesuai maksud Pancasila maka semua akan menjadi sia-sia. Sudah 20 tahun generasi muda Bangsa Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan pengajaran Pancasila. Sebagai putra daerah yang memahami kegiatan itu. Hugua, mengajak masyarakat pulau Tomia bahwa sudah saatnya kembali memahami ideologi Pancasila. Pengajaran Pancasila saat ini sementara disusun untuk kembali dimasukan dalam kurikulum pendidikan.
Dikatakan Hugua, memaknai Pancasila dalam mencari figur pemimpin sangatlah penting. Sehingga calon pemimpin itu benar-benar Pancasilais dan patut menjadi contoh di masyarakatnya.
“Carilah pemimpin yang Pancasilais. Kehilangan jabatan soal biasa. Tapi kalau kehilangan karakter atau tindakan yang layak dicontoh maka kita telah kehilangan segalanya. Karena Pancasila berisikan kepribadian yang dilandasi etis dan moral. Pemimpin itu mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR hingga DPRD provinsi dan Kabupaten/kota,” ajak mantan Bupati Wakatobi dua periode itu.
Dalam pemaknaan Pancasilais ditingkatan suatu daerah. Hugua, menjelaskan jika masyarakat harus menjaga keutuhan pranata sosial. Karena jika tidak terjaga akan menimbulkan konflik di masyarakat.
“Tugas kita harus menjaga pranata sosial sesuai makna Pancasila. Jika Budaya dan lembaga adat sudah dimasuki politik maka akan berimbas dalam tindakan lainnya,” tutup Hugua. (Tribunbuton.com/adm)
