BUTON.TRIBUNBUTON.COM – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga vertikal yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Direncanakan akan dipusatkan satu kompleks.
Dikutip dari laman sosial media Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton. Gebrakan yang diprakarsai Pj Bupati Buton, Drs Basiran, itu dinamai Mall Pelayanan Publik (MPP). Dan menurut rencana, akan dipusatkan di gedung D lantai 1 kompleks perkantoran Takawa.
Pj Bupati Buton, Drs Basiran, mengatakan dengan di pusatkannya kantor pelayanan dalam satu kompleks. Akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat khususnya dalam hal kebutuhan pelayanan.
“Dengan MPP ini, masyarakat yang mengurus keperluan berhubungan dengan pelayanan akan menjadi lebih mudah, cepat, praktis dan efisien. Jadi, tidak perlu pindah-pindah gedung. Terpusat satu tempat,” terang Drs Basiran, usai teken MoU Kesepahaman dengan Instansi terkait. Jumat 17 Februari 2023.
Menurut Basiran, membuka MPP bukan hal mudah. Meskipun hanya sebagai Penjabat Bupati, namun tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Semua pelayanan akan terintegrasi untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan dengan meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan pelayanan mulai dari pelayanan dasar sampai dengan pelayanan lainnya,” ucap Drs Basiran.
Hingga saat ini lanjut PJ Bupati Buton. Hampir seluruh instansi vertikal masih berkantor di Kota Baubau. Dan untuk menghadirkan dan menyatukannya di wilayah Kabupaten Buton harus ada Mall Pelayanan Publik,” ungkap Pj Bupati Buton.
Selain perintah Presiden kepada seluruh kepala daerah. Basiran, juga mengatakan selaku Pj Bupati Buton menginginkan figur para pejabat sebagai pelayan masyarakat, mampu menerima nilai terbaik untuk masyarakat dan membanggakan bangsa dan negara.
“Hari ini merupakan momentum dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk bersama-sama berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Meskipun kondisinya seperti bangunan masih sangat butuh pembenahan,” kata Pj Bupati Buton.
Drs Basiran, berharap kedepan sejumlah fasilitas di MPP terus terbenahi sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengakses fasilitas di MPP. “Dengan adanya MPP, kiranya Kepada Kadis DPMP PTSP melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat,” pintanya
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), La Madi S.Sos, menjelaskan MPP yang digagas Pj Bupati Buton merupakan upaya percepatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Rencana MPP itu, sebelumnya Pemkab Buton menghimpun sarana dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. “Alhamdulillah, kami telah merampukan dan melaksanakannya tepat hari ini,” ungkap Kadis DPMPPTSP
Ditambahkannya, Instansi vertikal dan Lembaga terkait lainnya yang dimaksud itu seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, BPJS, Pertanahan, Imigrasi, Samsat. OPD Lingkup pemkab Buton antara lain, Dinas Dukcapil, Diskoperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR.
“Setiap Lembaga Vertikal dan OPD terkait akan menempatkan admin untuk membuka pelayanan di MPP,” Kadis DPMPPTSP menambahkan.
Usai menandatangani MoU, Pj Bupati Buton bersama instansi terkait meninjau langsung gedung MPP serta ruangan pelayanan yang akan digunakan Lembaga terkait untuk membuka loket pelayanan pada masyarakat. (Tribunbuton.com/adm)
