WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Komisi II DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BIP) melakukan reses dengan menggelar Sosialisasi Pancasila di pulau Tomia Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Selasa 18 Oktober 2022.
Sosialisasi Pancasila dengan tema, Gotong Royong Membumikan Pancasila itu. Menjadi pemateri Anggota DPR RI Komisi II, Ir Hugua. Dan Sekretaris BPIP, Dody Setiawan serta perwakilan Akademisi di Sultra, DR La Taalami.
Anggota Komisi II DPR RI, Ir Hugua, dihadapan ratusan masyarakat pulau Tomia menjelaskan pentingnya memahami empat pilar kebangsaan sebagai pijakan setiap individu dan lingkungan keluarga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Empat pilar kebangsaan lanjut mantan Bupati Wakatobi dua periode itu. Merupakan cerminan sebuah sikap sehari-hari baik itu dalam ruang lingkup individu, keluarga maupun dalam kehidupan berkelompok secara luas.
Dimana, Empat Pilar Kebangsaan mengandung suatu makna kebiasaan, paham dan tradisi suatu bangsa. Untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam suatu komunitas besar akan lahir saling memahami satu dengan lainnya.
“Empat pilar kebangsaan itu kita bicara karakter pribadi dulu untuk menjadi karakter keluarga. Seperti halnya Pancasila yakni sebuah paham dalam bernegara. Intinya semua paham dan kebiasaan itu tergambar dalam Pancasila. Dan jika dikerdilkan menjadi Trisila, lalu jika diperas lagi yakni menjadi gotong-royong,” terang Hugua.
Sementara itu Sekretaris BPIP, Dody Setiawan, mengungkapkan hingga saat ini masih ditemukan di masyarakat hingga ASN belum paham apa itu BPIP. Lebih ironi lagi, masih ada yang tidak menghafal Pancasila.
Kata Dody Setiawan, dalam struktur BPIP, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah. Dimana di dalamnya ada tanggung jawab untuk merawat kebhinekaan.
“Maka mengucapkan salam Pancasila dengan mengangkat sebelah tangan menandakan lima sila merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia,” kata Sekretaris BPIP.
Dijelaskan Dody Setiawan, berdirinya BPIP berawal adanya degradasi pemahaman Pancasila. Sehingga muncul inisiatif putra-putri bangsa mendirikan sebuah unit kerja diluar pemerintahan untuk memberikan pemahaman terkait makna yang terkandung di dalamnya.
“BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). Namun karena cakupannya terlalu luas maka tahun 2018, Presiden RI menandatangani Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Saat ini BPIP adalah lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” jelas Dody Setiawan.
Tugas BPIP tambah Dody Setiawan, membantu Presiden meluruskan arah kebijakan secara menyeluruh dan sebagainya. “Kami turun dengan DPR RI mensosialisasikan agar lebih mudah menyampaikan ke masyarakat. Karena BPIP adalah milik masyarakat,” pungkas Dody Setiawan. (Tribunbuton.com/adm)
