WAKIL BUPATI BUTUR HADIRI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

143
Wakil Bupati Butur dan jajarannya saat mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah. FOTO Asman

 

BUTUR, TRIBUNBUTON.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) ambil bagian dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual.

Rakornas virtual yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian itu. Pemkab Butur diwakili Wakil Bupati Buton Utara, Ahali. Dan sejumlah pejabat daerah lainnya serta instansi vertikal terkait. Selasa 30 Agustus 2022.

Dari layar monitor, mendampingi Mendagri diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo dan Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono. Serta dari tempat terpisah juga hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi H Abdul Halim Iskandar.

Dalam arahannya, secara garis besar Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik, namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidak mampuan negara-negara lain mengatasi pandemi COVID-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia. Karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.

“Ditambah lagi perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perekonomian. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan mengalir ketiga saluran utama, Antara lain harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian”, ucap Tito Karnavian.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengungkapkan sepanjang Januari sampai Juli 2022. BPS mencatat, andil inflasi terbesar diberikan oleh cabai merah (0,41 persen), bawang merah (0,30 persen), tarif angkutan udara (0,29 persen), bensin (0,10 persen) dan bahan bakar rumah tangga (0,23 persen).

“Kalau kita mau mengerem inflasi, setidaknya lima komoditas yang selalu memberikan andil besar harus dikendalikan oleh kita. Dari lima komoditas di atas ada dua komoditas bersifat volatile, yakni bawang merah dan cabai merah. Keduanya sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, baik panen, gagal panen dan cuaca,” ujar Margo Yuwono.

Lanjut Margo Yuwono, pemerintah harus mengawasi pergerakan harga cabai merah dan bawang merah. Menurutnya, pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian karena adanya kenaikan harga, mengingat pengadaannya masih impor.

Lebih lanjut, BPS mengingatkan agar pemerintah mewaspadai pergerakan inflasi di daerah. Dari 90 kota yang dipantau, BPS melihat laju inflasi di beberapa kota telah melebihi batasan yang dipatok pemerintah dan BI.

Kota tersebut antara lain Jambi (6,96 persen), Gunungsitoli (6,70 persen), Padang (6,51 persen), Baubau (6,58 persen), Serang (5,38 persen). “67 kota dari 90 kota, inflasinya sudah melewati ambang batas (4 persen),” kata Margo Yuwono.

Margo Yuwono, menambahkan masalah cabai merah dan bawang merah menjadi komoditas penyumbang andil inflasi di beberapa daerah tersebut.

Untuk diketahui OPD lingkup Butur yang hadir dalam Rakoor Inflasi Daerah antara lain Kepala Dinas Koperasi, Plt. Kadis Perikanan, Kabag. Ekonomi, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas Perhubungan.

Kepala BPS Butur, Kepala Bulog Ereke, Kabid. Perindustrian, Kabid. Ketahanan Pangan, dan Kepala Seksi Bidang Pertanian, dengan tujuan membahas bersama sekaligus menyusun langkah Konkrit dalam penanganan inflasi daerah. (Tribunbuton.com/asm)