WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Bupati Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H Haliana, mengatakan pengelola sejumlah Koperasi di Wakatobi masih membutuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sehingga dalam praktek menjalankan usahanya lebih mandiri tanpa harus mengharapkan bantuan modal pemerintah. Mengingat saat ini, pemerintah sudah tidak lagi memberikan bantuan langsung tunai.
“Dari komposisi Koperasi yang ada saat ini, semua sama-sama bagus. Hanya saja prakteknya kalau simpan pinjam, dikeluhkan karena tingginya bunga,” terang Bupati Wakatobi disela-sela pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Koperasi. Senin 18 Juli 2022.
Kegiatan yang diprakarsai Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi itu. H Haliana, memaklumi jika tingginya bunga pinjaman di beberapa koperasi dikarenakan ada sebagian Koperasi melakukan pinjaman modal di lembaga Perbankan seperti Bank.
“Ini harus dievaluasi terus agar jangan terlalu memberatkan. Karena prinsipnya Koperasi itu untuk kesejahteraan anggota. Sementara harapan kita keanggotaan bertambah terus termasuk omset. Sehingga semakin banyak kekayaan yang akan dibagikan untuk anggota,” ujar Bupati Wakatobi.
Diakui H Haliana, jika tantangan pengembangan Koperasi saat ini ada pada permodalan dan tata kelola keuangan. Tantangan itu tentunya harus dipersiapkan dengan SDM mumpuni. Pengelola Koperasi dan instansi terkait harus bisa meningkatkan SDM.
“Pelaksanaan whork shop atau pelatihan sangat perlu diikuti dengan baik pengelola Koperasi. Agar ada peningkatan SDM dan tata kelola keuangan untuk memajukan Koperasi,” ungkap Bupati Wakatobi.
Peningkatan SDM dalam rangka memajukan Koperasi lanjut Bupati Wakatobi. Pengelola harus dibekali dengan ilmu teknologi. Demi memperluas konektivitas usahanya.
“Kemudian, harus menyesuaikan dengan teknologi. Sekarang kemitraan terbangun melalui teknologi agar bisa menjangkau pasar lebih bebas,” Bupati Wakatobi mengingatkan.
Menurut politisi PDIP Wakatobi tersebut. Selama ini Koperasi di Wakatobi masih mengharapkan bantuan pemerintah. Belum memanfaatkan potensi kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan lainnya. Namun lagi-lagi bahwa itu harus didukung SDM.
“Saat ini ada sumber-sumber dana dengan bunga rendah. Baik itu dari NGO maupun lainnya. Harus dimanfaatkan, jangan mengharapkan bantuan pemerintah semata karena anggaran terbatas,” harap Bupati Wakatobi.
Bupati Wakatobi menambahkan kemajuan sebuah Koperasi ditentukan tata kelola keuangan dan administrasi lainnya. Karena studi kelayakan untuk mendapatkan bantuan adalah evaluasi tata kelola keuangan.
“Sangat ironi lagi, terkadang ada yang membuat Koperasi untuk mengharapkan bantuan. Jadi belum dikelola secara profesional. Padahal jika profesional, tidak sulit cari modal,” tutup Bupati Wakatobi.
Ditempat yang sama Kadis Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja Wakatobi, Drs H La Ode Boa, mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi bantuan tunai pemerintah untuk Koperasi. Pemerintah hanya memberikan bantuan untuk pelaku Wira usaha pemula langsung dari Kementerian.
Sehingga pengelola Koperasi disarankan untuk melengkapi legalitas formal dan memaksimalkan pengelolaannya. Dengan adanya legalitas formal hingga di Kementerian terkait, bisa memberikan akses untuk mendapatkan bantuan modal dari mana saja. Baik itu modal lunak dengan bunga rendah maupun jenis lainnya.
Untuk diketahui, Koperasi aktif di Wakatobi saat ini berjumlah 44. Terdiri dari 15 Koperasi produksi, 28 Koperasi Simpan Pinjam dan 1 Koperasi TKBM. (Tribunbuton.com/adm)
