SAP DUKUNG KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH MENUJU WTP

101
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, H Tasir

BUTUR TRIBUNBUTON.COM – Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah. Pasalnya dengan adanya pedoman tersebut bakal meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya good governance menuju laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) H Tasir mengatakan penerapan PP/71/2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia pertama kali digunakan tahun 2015. SAP basis akrual membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan dalam menyajikan informasi mengenai pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Artikel Menarik Lainnya :  237 CPNSD Butur Terima SK 80 Persen

Kendati demikian Indikator SAP pada laporan pokok keuangan daerah yang meraih predikat WTP atas laporan keuangan mencakup 7 indikator seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

“”Laporan akuntansi berbasis akrual (dasar waktu) itu maksudnya suatu metode dalam akuntansi yang lebih memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi keuangan daerah. Terlepas dari 7 indikator itu yakin dan percaya kita tidak akan mendapatkan WTP. Alhamdulillah Butur tahun ini tetap meraih predikat WTP 4 kali berturut-turut,”kata H Tasir saat di temui diruang kerjanya Rabu, 2 Juni 2010.

Artikel Menarik Lainnya :  CEGAH PUNGLI, PEMKAB BUTUR GELAR SOSIALISASI

Dirinya berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyajikan informasi laporan keuangan daerah tetap berpedoman pada SAP dan akuntansi berbasis akrual.

Sementara implementasi basis akrual sendiri harus dilakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan laporan keuangan berbasis akrual,” tutupnya. (m1)

Komentar Anda