POLEMIK ASET, WARGA BAUBAU AKAN GUGAT PEMDA BUTON

291
Kuasa Hukum Warga Kota Baubau, Rendy Saputra SH, MH/tribunbuton.com

BAUBAU, TRIBUNBUTON.COM – Polemik penyerahan aset antara Pemda Buton kepada Pemkot Baubau terus berlanjut. Lima warga Kota Baubau berencana akan menggugat Pemda Buton terkait belum diserahkannya seluruh aset yang berada dalam wilayah Kota Baubau.

Gugatan ini akan ditempuh melalui mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit). Hal tersebut disampaikan oleh salah satu kuasa hukum warga Baubau, Rendy Saputra SH MH.

“Iya, beberapa warga Kota Baubau yaitu Syahril dkk memberikan kuasa ke kami untuk menggugat Pemda Buton serta pihak lain terkait polemik aset ini lewat mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit). Pemberitahuan (notification) gugatannya kita telah kirim hari ini. Harapan kita kisruh aset serta perbedaan tafsir soal UU pembentukan Kota Baubau yang terjadi selama ini bisa diuji dan diselesaikan lewat jalur peradilan,” ungkapnya disampaikan via rilirs.

Lebih lanjut advokat yang merupakan mantan tenaga ahli DPR RI ini menambahkan bahwa warga Kota Baubau merasa dirugikan dengan belum tuntasnya penyerahan aset ini kepada Pemkot Baubau. Sebab jika telah diserahkan oleh Pemkab Buton, aset-aset tersebut bisa digunakan secara optimal oleh Pemkot Baubau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Artikel Menarik Lainnya :  HARI KE ENAM OPERASI PATUH ANOA, 600 KENDARAAN RODA DUA KENA TILANG

“Jika mengacu pada undang-undang, seharusnya seluruh aset tersebut sudah diserahkan dan menjadi milik Pemkot Baubau. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh Pemkot untuk memberikan pelayanan publik kepada warga kota secara optimal. Namun karena penyerahan aset ini tak kunjung tuntas, maka seluruh warga kota Baubau tentu saja mengalami kerugian akibat kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat dari pendayagunaan aset tersebut jika dipergunakan oleh Pemkot Baubau,” tambahnya.

Rendy juga menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-undang 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau serta Pasal 2 Ayat (1), Pasal 8 & 9 Kepmendagri 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru di Bentuk, seluruh aset yang berada dalam wilayah Kota Baubau harus diserahkan oleh Kabupaten Buton paling lambat satu tahun sejak pelantikan pejabat wali Kota Baubau.

Artikel Menarik Lainnya :  KETUA PETRA KEPTON: AKTIFIS SUDAH BUNGKAM

“Sudah hampir 2 (dua) dekade sejak Baubau terbentuk, polemik aset belum tuntas hingga hari ini. Padahal ketentuan undang-undang yang mengatur sangat terang. Olehnya itu agar tidak berlarut-larut, perbedaan perspektif ini akan kita uji di pengadilan. Dan menurut kami, Pemkab Buton kita anggap telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya sesuai perintah undang-undang sehingga beralasan hukum untuk di gugat,” terangnya.

Pihaknya mengakui telah mengirimkan pemberitahuan dan memberi waktu 60 (enam puluh) hari kepada Pemerintah Kabupaten Buton untuk melaksanakan kewajiban penyerahan aset tersebut kepada Pemerintah Kota Baubau disertai dengan dokumen kepemilikan yang terkait dengan aset tersebut.

“Secara formal sebelum kami melayangkan gugatan, kami terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan (notifikasi) kepada PemkabButon dan pihak terkait lainnya. Jika dalam waktu 60 hari aset tersebut belum juga diserahkan, barulah kemudian kami mengajukan gugatan,” tutupnya. (adm)

Komentar Anda