BUTON, TRIBUNBUTON.COM
Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kepulauan (Forkom) Buton minta kepada dua istansi di Buton yaitu DPMD dan Inspektorat agar lebih ketat atau meningkatkan fungsi pengawasan dan pengawalan Dana Desa (DD) di tahun ini. Karena dengan dialihkan program fisik ke pemberdayaan, ini ada dugaan potensi korupsi, Senin 19 April 2021.
Ketua Forkom Kepton, Azis Diy, menjelaskan berdasarkan hasil investigasi bahwa selama anggaran DD bejalan diduga tak ada pertanggung jawabannya di masyarakat. Padahal itu perintah UU yang termuat dalam juknis pengelolaan DD.
“Jadi pertanggung jawaban DD pada selesai kegiatan itu sangat penting diketahui masyarakat dan sangat diharapkan. Tidak ada azas transparansi di masyarakat, sehingga patut di duga akan ada ruang korupsi, apalagi program di tahun 2021 ini berahli di pemberdayaan”, jelasnya.
Asis Diy juga berharap, kepada pemerintah daerah kabupaten Buton agar melibatkan lembaga lembaga pengawasan non pemerintah untuk mengawasi pengelolaan dana desa di tahun ini agar mempersempit ruang ruang korupsi yang akan terjadi di desa-desa kedepannya. (Ilw)
