KOALISI LEMBAGA DESAK BPKP UNTUK AUDIT DANA COVID-19 BUTUR

325
Korlap, Rinaldi. FOTO: ASMAN/TRIBUNBUTON.COM

 

KENDARI TRIBUNBUTON.COM – Koalisi Lembaga Organisasi Penggiat Anti Korupsi, Barisan Aktualisasi Pemerhati Rakyat Sulawesi Tenggara (BAPER-SULTRA) dan Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi (LEPIDAK-SULTRA). Menggelar aksi mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit terkait audit investigasi lapangan dana covid-19 di Kabupaten Buton Utara (Butur).

Koordinator Lapangan (Korlap) Rinaldi mengatakan program Bantuan Sosial (Bansos) Dampak pandemi global virus Covid-19 yang dikucurkan pemda seperti bahan makanan, masker dan bahan lainnya. Diduga peruntukkannya tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Pasalnya agar mendapat keuntungan besar dari anggaran yang direcofusing oleh pemda setempat yang kini telah masuk rana hukum.

“Kasus penyalahgunaan dana anggaran covid-19 ini sementara ditangani oleh pihak Penyidik Tindak Pidana Korupsi (TIPIDKOR) Polda Sultra dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh pihak Tipidkor,” kata Rinaldi di Kendari Selasa 6 April 2021 via rilis.

Artikel Menarik Lainnya :  KAMPANYE PERDANA DI DESA LINSOWU RIDA BEBERKAN RAHASIA TERPENDAM

Ia menambahkan sampai saat ini pihak BPKP belum mengambil langkah dan menindaklanjuti surat yang dilayangkan pihak Tipidkor tentang permintaan audit dugaan kerugian negara atas penyalahgunaan anggaran covid-19 di Butur senilai Rp kurang lebih 19 milyar.

Selain itu BPKP RI Perwakilan Sultra belum memberikan kejelasan untuk melakukan investigasi langsung di kabupaten Buton Utara. “Penyidik dari tenggal 4 Maret 2021 sudah melayangkan surat permintaan audit dugaan kerugiaj negara ke BPKP. Sekarang sudah tanggal 6 April, Berarti sudah satu bulan itu surat diterima oleh BPKP. Kalau memang tidak ada kepastian mau ke butur kami dari koalisi lembaga akan menduduki kantor BPKP,” tegasnya

Artikel Menarik Lainnya :  KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMBANGKAN PRODUK ORGANIK

Menurutnya audit investigasi harus dilakukan secepatnya pasalnya berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengenali, mengidentifikasi serta menguji fakta-fakta dan informasi.

Mengungkap kejadian yang sebenarnya, dalam rangka pembuktian demi mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas, organ’sasi, perusahaan, negara, dan daerah,” kata Rinaldi.

Tim Audit BPKP Perwakilan Sultra Pak Tito saat dikonfirmasi mengatakan, jadwal audit secara investigasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana covid-19 Butur. Secepatnya berkoordinasi dengan ketua KORWAS BPKP untuk turun ke Butur dalam waktu dekat guna investigasi lapangan.

“Sebelum Ramadhan pegawai BPKP bakal segera turun ke Butur,” jelasnya (m1)

Komentar Anda