BUTON, TRIBUNBUTON. COM
Pemerintah Kabupaten Buton mengadakan kegiatan penguatan forum anak pelopor dan pelapor (P2) melalui pengasuhan berbasis hak anak dan pengembangan layanan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). Giat ini diselenggarakan di gedung wakaka, Kecamatan Pasarwajo, Rabu 16 Desember 2020.
Bupati Buton, La Bakry melalui Asisten Admininistrasi Umum Sekretariat Kabupaten Buton, La Ode Muhidin Mahmud menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak melalui pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga. Pengembangan pusat pembelajaran keluarga di Kabupaten Buton memerlukan dukungan semua kalangan untuk membantu warga. Khususnya, orang tua dalam mengatasi permasalahan keluarga dengan mendapatkan layanan konseling, konsultasi, dan mendapatkan informasi terkait pengetahuan dan keterampilan menjadi orang tua.
Kata dia, dalam kesempatan tersebut, ia berharap khusus kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditantang untuk bagaimana menjadikan Buton menjadi kabupaten layak anak. Untuk mewujudkan itu, ia meninta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai leading sektor untuk melakukan koordinasi kepada sejumlah instansi terkait. Misalnya di Dinas Catatan Sipil.
“Ternyata kita belum, jadi untuk itu, pak kadis coba koordinasi dengan Capil. Kenapa pembuatan KTP kita bisa jemput bola, kenapa ini tidak. Jadi mungkin koordinasi dengan Capil supaya syarat ini bisa kita penuhi,” ujaranya
Kata dia, Selain Capil, ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga melalukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga dalam pembahasan program di daerah juga dilibatkan para anak.
“Ternyata setiap musrembang ini, kalau bisa anak dilibatkan. Di setiap desa itu, mulai dari musrembang desa, musrembang kecamatan,” teranya.
Lanjut dia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga diharuskan melakukan koordinasi kepada Dinas Pendidikan. Itu juga termasuk dengan kadis PK, masalah sekolah yang layak dan apa semua.
“Hal itu dilakukan agar Buton bila belum bisa dinobatkan sebagai kabupaten layak anak, minimal kedepannya bisa masuk dalam peringkat”, jelasnya. (Cr1)
