ANTARA UTANG DAN NIAT MEMBANGUN

795
Hasriadin

Oleh: HASRIADIN (Hardha), Anak Desa….

Saya dan mungkin banyak orang dalam membangun sesuatu bisa menggunakan cara mengutang. Dalam konteks Pemerintahan, mungkin ada daerah yang menggunakan skema pinjaman dalam mendorong akselerasi dan percepatan pembangunan sebagai upaya mewujudkan mimpi bersama untuk kemajuan sebuah daerah.

Negara miskin, berkembang bahkan negara maju sekalipun mungkin ada yang menggunakan skema pinjaman dari berbagai lembaga keuangan untuk mendorong percepatan pembangunan negara itu. Lalu kenapa kita harus alergi dengan pinjaman selama pinjaman itu diberi ruang dalam dimensi aturan yang menjadi konsensus pijakan dalam berdaerah dan bernegara, kalau pinjaman itu untuk kepentingan pembangunan bangsa atau daerah…?

Bukankah pinjaman itu dibahas secara terbuka antara eksekutif dan legislatif sebagai perpanjangan lidah kita semua dalam berdaerah dan bernegara…?

Bukankah dana pinjaman itu untuk kepentingan masyarakat, bukan utuk kepentingan pribadi…? Kenapa kita tidak menilai niat baik pemerintah pada sisi-sisi positif untuk kepentingan daerah. Membangun prasangka baik untuk daerah adalah bagian dari kontribusi positif kita untuk daerah ini.

Saya secara pribadi sangat sepakat dengan pmerintah daerah dalam melakukan upaya percepatan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar di daerah ini. Yang sedikit untuk dikaji adalah subtansi dan azas manfaat dari pinjaman tersebut termasuk nilai toleransi pembiayaan terhadap masing-masing kegiatan yang akan dibiayai oleh pinjaman tersebut.

Misalnya, bagaimana kalau pembiayaan bangunan kantor Bupati diturunkan usulan anggaran dalam skema pinjaman tersebut dan dialihkan untuk kepentingan penuntasan infrastruktur jalan di pulau Kaledupa, Binongko dan sebahagian dialihkan untuk rehabilitasi jalan-jalan kabupaten yang ada di wilayah perkampungan Bajo Wangi-Wangi Selatan.

Artikel Menarik Lainnya :  PROYEK REVITALISASI KASULANA TOMBI RENTAN MASALAH

Termasuk infrastruktur jalan di pulau Tomia di luar ruas-ruas jalan yang sudah mendapatkan PHJD tahun 2022. Mungkin bisa kita dorong kepada eksekutif dan legislatif untut pembangunan Kantor Bupati dianggarkan dan dibiiayai dari sumber yang lain yang ada di APBD Kabupaten Wakatobi. Sehingga upaya pemerintah daerah untuk membangun Kantor Bupati yang representatif juga basa terwujud.

Seyogyanya kita sebagai putra daerah mendudukan subtansi diskusi secara objektif dan rasional untuk kepentingan pembangunan daerah. Sudah sangat tepat kalau generasi kritis di daerah ini mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah.

Akan tetapi jangan berdasarkan kajian politis untuk kepentingan politis, apa lagi mungkin kita ikut-ikutan dalam dinamika yang terjadi dalam internal legislatif sebagai lembaga yang memiliki hak dan kewenangan Budgeting walupun kadang bisa melahirkan asumsi kita bahwa langkah-langkah personal anggota DPRD dalam memaknai dan menyikapi dinamika berdaerah lebih cenderung politis dibndingkan mendudukan subtansi persoalan pada kepentingan pembangunan daerah.

Tetapi itu hal yang wajar karena memang DPRD adalah lembaga yang menghimpun politisi dari berbagai latar belakang partai politik melalui kontestasi politik.

Artikel Menarik Lainnya :  CALON KADA YANG MENYANDERA APARATUR PEMERINTAH, (KADES, CAMAT) WUJUD NYATA TIDAK PUNYA KAPASITAS JADI PEMIMPIN DAERAH

Saya hanya berharap bahwa seluruh generasi kritis di Wakatobi tetap konsisten mengawal kebijakan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan objektifitas, rasionalitas dan mendahulukan kepentingan pembangunan daerah dari kepentingan-kepentingan lain termasuk kepentingan politik kontestasi 2020.

Kenapa objektifitas dan rasionalitas harus dikedepankan agar kita sebagai generasi kritis di daerah dibaca oleh publik bahwa kita tidak alergi dengan pembangunan. Kita tidak alergi dengan pinjaman untuk kepentingan pembangunan sebagai sesuatu hal yang mungkin baru dalam ber Wakatobi.

Apakah kita pernah berpikir bahwa pembangunan-pembangunan yang dibiayai baik bersumber dari DAU, DAK atau pembangunan-pembangunan yang dibiayai langsung oleh dana yang bersumber dari APBN diberbagai daerah termasuk di Wakatobi bukanlah utang negara dari lembaga-lembaga keuangan Internasionl….?

Pernahkah kemudian kita generasi yang cukup kritis di Wakatobi ini pernah berdiskusi dan mengkritisi negara kita dengan pinjaman yang bertrilyun-trilyun bahkan mungkin sudah ribuan trilyun untuk kepentingan Pembangunan Bangsa ini…?

Mari untuk tidak alergi dengan pinjaman dana untuk kepentingan membangun. Mari untuk tidak membuat kesan bahwa kita alergi pembangunan hanya karena pertimbangan politis. Kita semua adalah satu Wakatobi dan Wakatobi adalah kita semua. Kemajuan pembangunan Wakatobi sangat tergantung dari sinergitas seluruh komponen masyarakat Wakatobi. Bravo Wakatobi, Maju dan Jayalah Selalu…

Penulis adalah putra asli Wakatobi (Pulau Tomia). Mantan Ketua FOSMAT Kendari.

Komentar Anda