DUA KALI MANGKIR PANGGILAN PEMERIKSAAN GAKKUMDU, CABUP TERDUGA MELANGGAR PIDANA PEMILU DIBEBASKAN

1909

 

WAKATOBI, TRIBUN BUTON

Sentra Penegakkan Hukum (Gakkumdu) Kabupaten Wakatobi secara tiba-tiba mengeluarkan keputusan terkait kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilaporkan Kepala Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Mardan.

Mardan, telah melaporkan salah seorang Calon Bupati (Cabup) Wakatobi (HL) dan beberapa orang tim sukses di Gakkumdu Wakatobi dengan Nomor pelaporan 02/Reg/LP/PB/Kab/28.10/X/2020.

Laporan Kades Tanomeha tersebut, awalnya belum diregistrasi pihak Gakkumdu Wakatobi dengan alasan syarat materil yang dilampirkan dalam laporan dinyatakan belum lengkap oleh pihak Gakkumdu Wakatobi. Dan meminta pihak pelapor untuk melengkapinya. Setelah semua syarat materil laporan itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Gakkumdu Wakatobi langsung melayangkan panggilan kepada terlapor untuk dilakukan pemeriksaan. Namun hingga dua kali pemanggilan, yakni 31 Oktober dan 1 November 2020 terlapor tidak bisa hadir di sentra Gakkumdu Wakatobi tanpa keterangan yang jelas.

Tiba-tiba Gakkumdu Wakatobi mengeluarkan keputusan akhir dari semua rangkaian kasus tersebut. Dimana, Gakkumdu Wakatobi tidak dapat menindaklanjuti status pelaporan. Dengan alibi jika laporan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Dalam Surat Keputusan Gakkumdu Wakatobi dengan menggunakan Logo Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan ditandatangani Ketua Bawaslu Wakatobi itu menerangkan jika status laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan alasan laporan yang diberikan pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Terkait Black Campaign sebagaimana pasal 69 huruf (c) Jo pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang disampaikan pelapor. (Duriani)