BUTUR, TRIBUNBUTON.COM
Sangat memprihatinkan sikap salah satu Calon Kepala Daerah (Cakada) Butur tega mengintimidasi rakyat kecil. Kondisi ini mengganggu psikologis pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap cakada yang baik, amanah dan demokratis.
Mukmin Syarifuddin, salah satu Pemerhati Demokrasi, mengatakan keputusan pemerintah pusat yang tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020, merupakan keputusan yang penuh pertimbangan dari berbagai aspek dan sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu aspek ketatanegaraan, ekonomi, sosial politik, keamanan dan lainnya.
“Bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti PKH, UMKM, dan lainnya dimanfaatkan oknum tertentu dengan menekan, menakuti bahkan mengancam tidak akan diberikan, apabila dukungan pilihan masyarakat tidak memihak ke petahana bupati,” jelasnya, Kamis 15 Oktober 2020.
Hal itu menurut dia termasuk pencederaan, penghianatan, tekanan, intimidasi, bahkan penindasan dan penjajahan terhadap rakyat pada ajang pesta demokrasi Pilkada Butur di tengah situasi pandemi covid-19. Oleh salah satu oknum kepala dinas, pemerintah kecamatan/desa menekan masyarakat agar menyamakan persepsi mendukung Cakada Petahana Butur.
Mukmin Syarifuddin, menjelaskan penekanan dan pengancaman dalam bentuk apapun terhadap masyarakat, atas program pemerintah pusat sebagai wujud nyata prilaku oknum yang sudah menampakan dirinya “Penjajah Baru Zaman Millenial”. Masyarakat harus sadar, bangkit dan berdiri tegak, melawan penjajah millenial, berdaulat atas hak secara hakiki yang Tuhan berikan semenjak dilahirkan dimuka bumi, melawan semua tekanan dengan memerdekakan dirinya memilih berdasarkan petunjuk hati nurani.
Eks Dosen Universitas Darussalam Ambon, itu menambahkan fakta lapangan salah seorang warga Kecamatan Bonegunu inisial LB umur (45) mengaku, sulit menentukan pilihan. Sepekan yang lalu ada oknum ASN dari salah satu dinas di butur mengimintidasinya. Bahkan beredar isu video oknum ASN mengarahkan dan sedikit mengancam warga.
Dalam hal sosial ekonomi, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta anggran APBD. begitu pula bantuan untuj pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan syarat yang sangat sederhana tidak menyulitkan masyrakat. Hal ini dilakukan Presiden Ir. Joko Widodo, agar kehadiran negara benar-benar menyatu dan dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu sesuai dengan cita-cita pendirian bangsa dan negara NKRI, yakni untuk memerdekakan manusia dimuka bumi ini dari segala bentuk penindasan dibeberapa daerah yang saat ini berlangsung pesta demokrasi.
“Kalau mau dapat bantuan maka harus pilih cakada petahana, sesuai arahan ASN tersebut,” paparnya
MSY Sapaan akrabnya menuturkan, atas isu video tersebut dirinya bersama salah satu LSM beserta gabungab beberapa penggiat pengawal demokrasi dari lembaga kementerian. Yakni KPK, Bawaslu RI serta Kepolisian akan melakukan investigasi lapangan mencari file video dimaksud. Sebab, indikasi informasi yang didapatkan, didalam video tersebut, oknum ASN jelas menyatakan, menyebut nama oknum kepala dinas tertentu, dan atas arahan salah satu calon kepala daerah,”tuturnya.
Ia berharap berseliwerannya soal tekanan, dan adanya video yang dimaksud. Meminta kepada seluruh masyarakat butur agar tidak takut, walaupun kalau ada ancaman, tekanan, termasuk file video. Segera laporkan ke BAWASLU Kabupaten Buton Utara, agar segera diproses.
“Bila terbukti, masyarakat benar mengalami tekanan dan ancaman. Tidak menutup kemungkinan oknum ASN akan dikenakan sanksi tegas, terutama pasangan Calon Kepala Daerah yang terbukti mengancam, menekan, mengarahkan, mengatas namakan bantuan apapun, dapat dikenakan sanksi dicoret, dikeluarkan (diskualifikasi) dari keberadaanya sebagai peserta calon kepala daerah (cakada ),” pungkasnya. (m1)