- Ada PNS Terima BLT, Sementara Ada Orang Miskin Tidak Dapat
BUTON, TRIBUNBUTON (ILW)
Sejumlah masyarakat Pasarwajo, Kabupaten Buton mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, Selasa 19 Mei 2020. Ini akibat kurangnya informasi dan sosialisasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kelurahan untuk warga terdampak Covid-19.
Salah satu warga Pasarwajo, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Tombri, menjelaskan kedatangan dirinya ingin meminta penjelasan dari instansi terkait secara detail bagaimana sebenarnya proses pendataan untuk bisa mendapatkan dana BLT Kelurahan senilai Rp 600 ribu per bulan (April, Mei dan Juni). Menurut warga, tak pernah mendapatkan informasi akurat baik dari pihak kelurahan, sehingga dana BLT tidak sampai kepada warga miskin.
“Sementara PNS bahkan yang sudah meninggal mendapatkan bantuan BLT,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi ini tidak akan terjadi kalau aparat pemerintah dari kepala lingkungan, lurah dan camat, benar-benar melakukan pendataan terhadap warganya. Dinsos Buton menurut dia harus membuka mata dalam pendataan agar penerima BLT sesuai dengan regulasi kuota miskin.
“Bukan PNS yang dapat BLT selama tiga bulan, harusnya juga Dinsos di Kabupaten Buton jangan kerja asal aslan”, jelasnya dengan mata mengotot.
Sementara itu, Sekertaris Dinsos Kabupaten Buton, Adre, menjelaskan dalam pendataan pihaknya mengambil data dari kelurahan maupun desa. “Tetapi saya bingun juga kenapa harus ada yang PNS masuk dalam penerimaan BLT,” ujarnya.
“Saya merasa data ini data di tahun 2019. Tapi sebelumnya kami sudah mendata sesuai dengan data yang ada di lurah maupun desa”, katanya saat diwawancarai di kantornya.
Sebelumnya, Kadinsos Buton Asnawi membenarkan data Dinsos adalah data tahun 2011, 2015, dan 2019. Dengan adanya masalah ini Asnawi telah melaporkanya ke kementrian.
“Sebenarnya nama-nama penerima BLT sudah ada di kementrian. Kami juga sudah menyampaikan kepada kemetrian untuk PNS yang menerima BLT dari Kemensos”, jelasnya saat ditemui di Kantor Camat Pasarwajo.(#)