BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA DI SULTRA SEBANYAK 5.489 UNIT

1037

BURANGA, TRIBUNBUTON

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR RI sebanyak 5489 unit tahun 2019.

Abu Hasan (kaca mata) saat memasang plakat rumah bantuan. Foto : Deni Irawan/TRIBUNBUTON

Hal itu disampaikan PPK Rumah Swadaya SNVT Peyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara Musniar M. Silondae pada sosialisasi dan serah terimah buku tabungan BSPS SNVT penyediaan perumahan Provinsi Sultra yang digelar di Aula Bappeda Butur, Rabu, 28 Agustus 2019.

“Tahun ini 2019 penyediaan perumahan Provinsi Sultra mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih sebanyak 5489 unit di 15 kabupaten se Sultra. Jadi baru 15 kabupaten dari 17 kabupaten/kota salah satunya kabupaten Buton Utara nomor urut ke-7 dari 10 kabupaten yang penerima terbanyak,” katanya.

Musniar menuturkan, Buton Utara pada tahun 2018 mendapatkan bantuan sebanyak 160 unit dan tahun 2019 menjadi 360 unit bantuan perumhan swadaya. Dia berharap kepada penerima bantuan bisa menyelesaikan pada tepat waktu. “Kalau tahap dua itu diselesaikan dibulan September, karena bulan sepuluh itu auda bicara tentang tahun 2020,” terangnya dalam sambutanya.

Ditempat sama, Bupati Butur Abu Hasan mengungkapkan, pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar bagi kesejahteraan rakyat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan salah satunya melalui bantuan perumahan.

“Kita bersyukur karena Buton Utara mendapat perhatian yang besar dari ibu Musniar dari kementerian perumahan. Kenapa diberi perhatian, karena kita taat pada aturan main pembagunan perumahan swadaya,” ujar Abu Hasan dalam sambutanya pada acar sosialisasi tersebut.

Ketua Koni Butur ini menjelaskan, perolehan bantuan tersebut merupakan bagian dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. “Jadi pekerjaan tahun lalu dinilai bagus, tahun ini dikasi lagi. Kalau kerja kita tahun ini tidak bagus kita tidak dikasi lagi. Sipa yang rugi, masyarakat yang belum mendapatkan seperti itu,” ungkapnya.

Olehnya itu, Dia berharap kepada para camat, lurah, kepala desa untuk turun kelapangan memberikan pengawasan yang cukup tanpa mencampuri urusan teknis pembagunan rumah masyarakat. (Deni Irawan)