JAKARTA, TRIBUN BUTON (Duriani)
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, meminta pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota untuk mengevaluasi setiap tahun perkembangan desa dan kelurahan di wilayahnya. Dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih optimal dan terarah.
Hal itu dikatakan Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, mengutip pernyataan Sekjen Kemendagri saat menghadiri Kegiatan Temu Karya Nasional Juara Lomba Desa dan Kelurahan (Pindeskel) Tahun 2019 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Jumat (16/08/2019).
“Kami menghimbau kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar mendorong pengisian dan pemutakhiran data profil Desa/ Kelurahan sesuai dengan amanat permendagri Nomor 33 Tahun 2019. Tentang Pedoman Anggaran Pendapan Belanja Daerah tahun 2020 untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pengalokasian anggaran untuk melakukan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan serta profilnya. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat lebih optimal dan terarah,” kata Hadi.
Kata Bahtiar, saat itu juga Hadi Prabowo mengungkapkan jika 28 Mei 2019 lalu, Indonesia berhasil meningkatkan daya saingnya di dunia dari peringkat ke 41 menjadi peringkat ke 32. Salah satu faktornya ada pada sinergi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, ia menekankan data dan informasi setiap Desa dan Kelurahan untuk terus diperbaharui dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing adalah diperlukannya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada tingkatan Desa/Kelurahan. Saya yakin, data profil Desa/Kelurahan yang valid akan mampu mengakselerasi dan memperkuat pencapaian daya saing Indonesia,” ujarnya.
Menurut Bahtiar, Sekjwn Kemendagri mengurai jika evaluasi tingkat perkembangan Desa/Kelurahan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. “Evaluasi tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah pintu menuju rumah besar janji kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Pada pintu ini, sebagai ajang terealisasinya harapan Pemerintah terhadap implementasi kebijakan Pembinaan Pemerintah Desa dan Kelurahan,” kata Bahtiar.
Kegiatan Temu Karya Nasional Juara Lomba Desa dan Kelurahan (Pindeskel) yang diselenggarkan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kemendagri lanjut Bahtiar, dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi sebagai upaya percepatan pelayanan di Desa/Kelurahan.
“Acara ini dapat dijadikan sebagai upaya percepatan pelayanan di Desa atau Kelurahan. Sehingga apa yang mereka lakukan (Pemerintah Desa/Kelurahan) dievaluasi, dinilai oleh Ditjen Pemdes dan diberikan penghargaan,” paparnya.
Meski demikian, dalam pernyataan Hadi Prabowo, meminta kegiatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perolehan puncak prestasi, namun lebih pada motivasi untuk terus menghasilkan inovasi bagi kemajuan Desa/Kelurahan.
“Perlu diingat bahwa acara ini bukanlah puncak prestasi atau puncak kinerja, namun bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih berkarya untuk kemajuan Desa dan Kelurahan. Sehingga menjadikan negara Indonesia tercinta ini unggul, berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” tutupnya. (*)
