BUSEL, TRIBUNBUTON.COM
Covid-19 sangat memukul ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal Q1 hanya 2,97%, kuartal Q2 -5,32%, apabila kuartal Q3 masih minus Indonesia dinyatakan Resesi.
“Jadi, mulai sekrang pemerintah daerah dituntut membuat kebijakan tepat sasaran dan membuat langkah-langkah strategi secara komprehensif jika resesi nasional terjadi,” jelas pemateri webinar Ngopi Busel beberapa waktu lalu.
PAD Buton Selatan hanya kisaran lebih sedikit dari 10M, sedangkan kebutuhannya jauh di atas itu, sekitar 630-an M. Ini artinya bahwa Buton Selatan sangat bergantung pada kucuran anggaran dari pusat untuk dapat menggerakkan roda pemerintahan, melayani masyarakat dan menggerakan pembangunan daerah.
Selanjutnya pada sisi lain tingkat kemiskinan Busel juga di atas nasional dan propinsi sulawesi tenggara. Jika kita melihat pada potensi Buton Selatan memiliki keunggulan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
Potensi ini didukung pula oleh data BPS Busel bahwa distribusi PDRB Kabupaten Buton Selatan yang terbesar secara berurut yakni sektor (pertanian, kehutanan dan perikanan) 30,94%, kemudian disusul sektor (Pertambangan dan Penggalian) 29,37%, konstruksi 14,74%, perdagangan besar & eceran 8,74%, yang terendah jasa perusahaan 0,02%.
Melihat situasi nasional dan potensi daerah Buton Selatan langkah strategis yang harus dilakukan dalam pencengahan penyebaran virus covid-19 dan pemulihan ekonomi, terkait langsung dengan pencegahan penyebaran covid-19. Pemerintah daerah harus secara serius dan konsisten melakukan gerakan pencegahan.
“Bila perlu dibentuk tim khusus untuk tugas ini, mulai dari pemeriksaan di akses masuk wilayah Busel, penegakkan aturan terkait protokol kesehatan, dan seterusnya. Akses wilayah Busel sangat memungkinkan untuk pencegahan penyebaran covid19 dikontrol ketat tapi roda ekonomi lokal masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Penanganan dampak ekonomi sudah dilakukan, pemerintah daerah harus terus menjaga sinergitas dengan pemerintah Pusat dan Propinsi dalam optimalisasi serapan APBD, penyaluran bantuan sembako, bantuan tunai serta hibah-hibah lainnya. Sebab dari data, tingkat kemiskinan Kabupaten Busel (14,66%) lebih besar dari nasional (9 %) dan Propinsi (11,25%).
“Ini berimplikasi pada banyaknya bantuan yang “turun” ke Busel. Pemerindah daerah tinggal mengoptimalkan agar bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran dan akan lebih bagus lagi jika bisa menggerakaan roda ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.
Secara jangka panjang, pemerintah daerah berperan aktif mendorong dan memberi stimulus terhadap lahir dan berkembangnya unit-unit usaha di daerah berupa UMKM, Bum-Des yang berbasis pada keunggulan lokal setiap desa atau kecamatan. Sebab secara nasional sektor-sektor ekonomi yang relatif punya “imun” terhadap covid-19, yakni sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan usaha yang berbasis IT (infokom).
Sektor pertanian, perkebunan dan parikanan, paralel dengan potensi yang dimiliki oleh Buton Selatan. Pemerintah Buton Selatan perlu terlibat aktif baik melalui dinas UMKM, Perusahan Daerah ataupun membentuk tim gugus khusus pemulihan ekonomi dan pengambil peran dalam hal terkait bantuan modal, literasi finansial, meningkatkan kapasitas produksi dan terjaganya kualitas, serta jejaring pasar baik di wilayah Busel serta di luar Busel. (yhd)