WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Kepala Desa (Kades) Longa Kecamatan Wangi-Wangi, La Ode Maskur, mengungkapkan selama menjabat Kades Longa. Baru ada satu anggota DPRD Sultra yang melakukan kegiatan reses di wilayahnya.
“Sudah masuk tahun ke tujuh saya menjabat Kepala Desa Longa, baru Pak Nursalam Lada yang melakukan kegiatan reses di Desa Longa sebanyak dua kali,” ungkap La Ode Maskur, saat membuka kegiatan reses anggota DPRD Sultra, Nursalam Lada. Bertempat di Aula Kantor Desa Longa, Kamis 9 Oktober 2025.
Kades Longa mengatakan, Nursalam Lada, bukan hanya melakukan reses di wilayahnya. Namun juga memeiliki rasa peduli dengan membantu pemerintah dan masyarakat Longa dengan menghadirkan program bersumber dari APBD Provinsi.
“Hasil reses pertama, Pak Nursalam Lada membantu masyarakat Desa Longa dengan menghadirkan program fisik berupa rabat jalan. Mudah-mudahan reses kedua ini ada realisasi juga demi kebutuhan masyarakat,” harap Kades Longa.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Nursalam Lada, menjelaskan jika kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) khususnya di Wakatobi dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan tahun kedepan baik itu fisik maupun non fisik.
“Kami juga mau minta masukan dari desa, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD Provinsi. Untuk diperjuangkan kaitannya dengan program yang membutuhkan anggaran provinsi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan kegiatan,” jelas Politisi PDIP yang telah memasuki periode ke empat di DPRD Sultra.
Pada kesempatan itu juga. Nursalam Lada, mengatakan semua usulan masyarakat baik itu fisik maupun non fisik. Terlebih dahulu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya. Sehingga ketika mendapat sentuhan anggaran, tidak terjadi kesalahan administrasi yang bisa menjerat pihak-pihak terkait.
“Contoh, Kabupaten Wakatobi ini kan daerah yang berada di dalam kawasan konservasi. Seperti program pendalaman alur masuk, berarti kita harus koordinasi dengan pihak Balai Taman Nasional. Begitu pula jalan antar desa, meskipun itu domain Pemerintah Kabupaten, tapi Pemerintah Kabupaten bisa mengusulkan ke Pemerintah Provinsi,” ucapnya.
Amatan media ini, beragam kebutuhan warga Desa Longa disampaikan untuk kemudian mendapat atensi DPRD. Baik melalui program Pemprov Sultra maupun bersifat aspirasi DPRD. Antara lain pendalaman alur masuk, pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa, pagar keliling sekolah swasta yang belum tersentuh bantuan pemerintah dan lain sebagainya. (Adm)