WAKATOBI,TRIBUNBUTON.COM – Kunjungan kerja Safari Ramadhan Bupati Wakatobi di pulau Binongko dimanfaatkan dengan melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama instansi terkait. Rabu (13/4/2022).
Bupati wakatobi, H Haliana, mengatakan
keberhasilan pemda sangat ditentukan oleh Desa dan Kelurahan. Karena dua unit pemerintahan tersebut yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Selain itu juga kata H Haliana, sumber penguatan dari desa dan kelurahan atau biasa disebut penguatan Indonesia dari pinggiran sejalan dengan salah satu Nawacita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah perbatasan dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Ini harus disadari sehingga begitu pentingnya sinkronisasi, begitu pentingnya kita jalan bersama. Bahwa kita di daerah memprogramkan A, harapan kita di Desa dan Kelurahan pun demikian. Atau misalnya usulan dari Desa dan Kelurahan juga harus diakomodir oleh Kabupaten melalui tahapan-tahapan. Meski kadang tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran dan program berskala prioritas,” ujarnya.
Menurut H Haliana, jika dari desa dan kelurahan tidak berhasil maka negara pun tidak berhasil. Kendati sistim penganggaran di daerah dari bottom up kemudian top down untuk dialokasikan anggaran. Namun itu juga tergantung dari usulan-usulan masyarakat yang kemudian terkanalisasi pada program-program di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau yang ada di Kelurahan.
Bupati Wakatobi menekankan pentingnya fokus pada standar pelayanan diberbagai aspek terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial masyarakat. H Haliana masih mendapatkan keluhan masyarakat yang belum terakomodir dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa disisi lain masyarakat masih membutuhkan pelayanan. Disisi lain juga, Bupati Wakatobi berharap agar masyarakat pro aktif melengkapi data-data pendukung.
“Kesimpulan yang saya petik dari situ bahwa kita masih kurang sosialisasi ke masyarakat. Sementara untuk pengklaiman asuransi BPJS, Wakatobi sudah 96 persen dengan total anggaran Rp 23 miliar lebih setiap tahunnya, semua itu untuk masyarakat,” ujar Bupati Wakatobi.
Haliana, berharap agar pemerintah Desa dan Kelurahan dapat menginventaris masyarakat yang belum memiliki BPJS sehingga dapat diakomodir. Kendati hal tersebut harus ditangani secara bersama. “Kuncinya di Lurah, Kepala Desa dan perangkatnya yang harus proaktif memantau mutasi dan status masyarakat di wilayahnya,”vtegasnya.
Bupati Wakatobi mengharapkan agar intens dan masif sosialisasi ke masyarakat. Baik kepala Desa dan perangkatnya, Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dasa Wisma, tenaga kesehatan (Nakes) dari Puskesmas dan Polindes, Bidan Desa, Kader Keluarga Berencana (KB) dan tenaga penunjang Merdeka Sehat.
“Ini yang sedang diprogress dan saya sudah instruksikan kepada para Camat. Kalau ada hal yang masih belum dipahami agar berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) atau langsung ke BPJS,” tutupnya.
Untuk diketahui, rapat koordinasi itu diprakarsai Dinas Pemerintahan Desa (DPMD). Dan dihadiri sejumlah Lurah, kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko. (Tribunbuton.com/Din)