WAKATOBI, TRIBUN BUTON – Anggota DPR RI Komisi II, Hugua, menilai kesepakatan dan dukungan penuh empat pejabat negara dalam merumuskan rencana menjadikan Kabupaten Wakatobi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2022 mendatang merupakan ajang Kabupaten Wakatobi menemukan momentum.
“Jadi kehadiran dan komitmen Wamen ATRBPN di Wakatobi, Gubernur Sultra, saya mantan Bupati Wakatobi dua periode yang kini jadi mitra kerja Kementerian ATRBPN di Senayan, ditambah Bupati Wakatobi adalah sebuah momentum yang meyakinkan kita dan hampir dipastikan kehadiran Presiden RI di Wakatobi Maret tahun depan,” ungkap Hugua, saat mendampingi kunjungan kerja Wamen ATRBPN di Wakatobi beberapa waktu lalu.
Momentum GTRA nanti lanjut Hugua, tentunya akan saling berkaitan dengan status Wakatobi sebagai 10 top destinasi pariwisata nasional yang hingga kini belum pernah dikunjungi Presiden RI, Joko Widodo.
“Olehnya itu, kehadiran empat tokoh di atas telah disahuti dan disepakati Bupati Wakatobi dan Gubernur Sultra untuk membuat komitmen bersama bahwa segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan nanti. Bupati Wakatobi dan Gubernur Sultra mengambil tanggung jawab untuk mendanai,” ucap Hugua.
Menurut Hugua, masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya masyarakat Wakatobi patut berbangga bahwa momentum itu ditemukan saat pertemuan empat tokoh di atas. Dimana beberapa jam sebelumnya, rencana itu hampir gagal karena Wamen ATRBPN sempat meragukan segala akomodasi dan masalah-masalah infrastruktur lainnya.
Hugua, dengan optimisnya meyakinkan jika Wakatobi bukan kali pertama akan menjadi tuan rumah pelaksanaan event nasional. Karena saat menjabat Bupati Wakatobi dua periode. Beberapa kali event nasional hingga internasional telah sukses diselenggarakan di Wakatobi.
Diantaranya, Wakatobi menjadi tuan rumah pelaksanaan Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan Nusantara, 1 – 3 Desember 2008. Di masa itu bersamaan dengan dibukanya Bandar Udara Matahora Wakatobi.
Wakatobi juga saat Hugua menjabat Bupati dua periode sukses menjadi tuan rumah pertemuan Bupati dan Wali Kota enam Negara CTI. Dihadiri delegasi dari Enam negara CTI pernah berkumpul di Wakatobi 19 Mei 2011 silam. Disamping itu juga pada bulan September 2015 dilaksanakan Asia- Pacific “ local Government voices toward habitat III an a New Urban Agenda yang dihadiri oleh 178 Bupati/ walikota dan Gubernur Asia pasifi serta ratusan delegasi lainnya.
Masih banyak catatan pelaksanaan event internasional dan nasional di Kabupaten Wakatobi. Sehingga membuat Hugua merasa berkewajiban untuk meyakinkan semua pihak termasuk Kementerian ATRBPN untuk tidak menjadikan alasan bahwa infrastruktur di Wakatobi belum menjamin.
“Saya selaku Ketua PHRI Sultra dan Ketua GIPI yang berkaitan dengan hotel dan industri pariwisata. Saya hampir pastikan bahwa infrastruktur di Wakatobi telah siap. Olehnya itu, saya berani meyakinkan Wamen ATRBPN dan Gunernur Sultra melalui pendekatan industri pariwisata bahwa telah siap,” Hugua, dengan semangat menjelaskan.
Hugua, berpandangan pelaksanaan forum GTRA 2022 nanti merupakan kebangkitan Wakatobi untuk kembali menggeliat dan menggetarkan dunia. Kehadiran Presiden RI akan memberikan rahmat untuk kesejahteraan masyarakat Wakatobi. Karena kehadiran Presiden RI, disamping forum GTRA. Juga di forum itu, isunya Presiden harus merencanakan rehabilitasi terumbu karang di pusat segi tiga karang dunia dimana dihuni enam negara. Dan pusatnya di Wakatobi Indonesia.
“Maka kehadiran Presiden di Wakatobi akan memberikan secara simbolis rehabilitasi atau penanaman coral (terumbu karang). Dan juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia simbol negara kelautan. Memberikan simbol kepada dunia bahwa Indonesia tidak setengah-setengah menurunkan emisi karbon. Tapi betul-betul sebuah komitmen berkaitan dengan lingkungan yang mendukung gerakan reforma agraria,” ujar Hugua.
Hugua, menjelaskan reforma agraria berupa mensingkronkan seluruh kepentingan berkaitan dengan ruang dan tanah. Sehingga rezim kehutanan, masyarakat, batas-batas antara hutan dan sebagainya tidak lagi tumpang tindih namun selalu menggunakan jalur koordinasi.
“Aspek lainnya juga, yakni komunitas suku Bajau di Wakatobi sebagai komunitas Bajau terbesar di dunia yang selama ini menjadi suku terapung dan tidak memiliki hak akan dipikirkan. Agar berhak mendapatkan sertifikat atas hak wilayah yang ditempatinya. Sehingga momentum ini penting untuk kepastian hukumnya. Forum nanti juga sebagai sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius mengurangi emisi karbon. Jadi ini adalah momentum yang hampir diyakini,” tutup Hugua. (Tribunbuton.com/Duriani)