WAKATOBI, TRIBUN BUTON – Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Menilai ada 12 program Pemkab Wakatobi yang masuk dalam Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 tidak masuk skala prioritas.
Hal itu terungkap saat rapat paripurna DPRD Wakatobi dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi bersama pihak pemkab Wakatobi, Rabu (24/11/2021).
F-Golkar melalui juru bicaranya, Arman Alini, mengungkapkan jika banyak program dalam Raperda RPJMD yang dianggap belum prioritas untuk didanai dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti pemberian bantuan baju seragam hingga saat ini tidak menjadi keresahan publik. Namun bisa didanai DAK non fisik.
“Pemerintah semestinya fokus pada penguatan SDM tenaga pengajar yang mendapat insentif minim dan memprihatinkan karena hanya bisa di Danai dari DAK non fisik Rp 200 ribu per bulan,” ungkap Arman Alini saat membacakan pandangan akhir F-Golkar.
Terkait program Merdeka Belajar, F-Golkar menilai sejatinya program itu lebih difokuskan pada infrastruktur Pendidikan, digitalisasi, penguatan komite sekolah sebagai fondasi utama siswa belajar, inisiasi kurikulum lokal sebagai pengejewantahan Kearifan Lokal (local wisdom).
Kemudian, pemberian Beasiswa KIP Kuliah, menjadi program Nasional dan tidak perlu dianggarkan di APBD. Pemerintah harus membuka ruang selebarnya agar anak-anak negeri di manapun mereka kuliah (PTN/PTS) khususnya Mahasiswa kurang berprestasi di identifikasi/didata dan support dengan bantuan pendidikan dari APBD.
Untuk pembentukan satgas pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam Raperda RPJMD. F-Golkar juga menilai belum masuk prioritas dan mempertanyakan urgensi serta dasar hukumnya.
“Itu hanya membebani APBD karena kita sudah memiliki 1.037 orang tenaga penunjang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satgas itu siapa dan mau kerja apa,”
“Kenapa kita berfikir untuk menginternalisasi keberadaan tenaga honorer. Yang tidak aktif diberhentikan, yang kurang aktif akibat insentif yang minim di support APBD. Dan yang aktif karena kesadaran dan pengabdian diberi reward,” Arman Alini, menjelaskan.
Begitu juga dengan Satgas Kesehatan, satu (perawat dan bidan) per desa/kelurahan. F-Golkar menganggap belum begitu prioritas. F-Golkar justru balik bertanya jika program satu bidan dan satu perawat per desa dari mana merekrut SDM itu semua.
“Bagaimana model perekrutannya, bagaimana dengan keberadaan Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Polindes, Posbindu. Anggarannya darimana dan bagaimana mekanisme pemberian insentifnya,” ujarnya setengah bertanya.
Untuk budidaya Udang Vaname. F-Golkar melihatnya tidak relevan dengan konservasi. Prospek budidayanya rentan, unmarketable. Dan belum mencerminkan tradisi nelayan di Wakatobi.
Sarana Transportasi (Kapal Murah) yang digaungkan Pemkab Wakatobi saat ini. F-Golkar masih belum meyakini jika program itu akan berjalan mulus. Karena semua proses harus berlandaskan mekanisme dan per undang-undangan yang berlaku.
“Bagaimana model kerjasamanya dengan pihak ketiga, bagaimana azas pelayanan transportasinya di empat pulau besar dan pulau-pulau lain berpenghuni, bagaimana pos pembiayaannya,” tanya Arman Alini, dalam membacakan pandangan akhir F-Golkar.
Kebijakan Rp 1 miliar per Desa/Kelurahan. F-Golkar mempertanyakan mekanisme dalam menjalankan kebijakan, programnya, sumber pendanaan, harmonisasi serta perencanaannya.
Pembangunan Rumah Baru Suku Bajau Mola, Bedah rumah 25 unit per desa/kelurahan. F-Golkar pun turut mempertanyakan kebijakan pelaksanaan program. Dimana terdapat beberapa lokasi hunian suku Bajau.
“Bagaimana dengan Suku Bajau Lamanggau, Mantigola, Sampela, Horuo, dan bagaimana dengan masyarakat yang lain yg butuh perumahan baru,”
“Berapa jumlah rumah tidak layak huni di 75 desa, 25 kelurahan di Wakatobi?
Darimana Sumber pembiayaan dari bedah rumah 25 desa/kelurahan
Bagaimana respon sosial masyarakat terhadap program dimaksud,” tanya Arman Alini, dalam membacakan pandangan akhir F-Golkar.
One Island, One School. F-Golkar juga menilai secara konseptual tidak relevan. Capacity building enterneurship Pariwisata, dipandang sebagai segmentasi komplementer dalam dokumen RPJMD.
Bagaimana keberpihakan Pemerintah terhadap KSPN Wakatobi, pemeliharaan dan rehabilitasi DTW yang sudah dibangun. SDM Pengelola DTW, supporting FTKP yang sudah dibentuk, flight domestik.
Bagaimana Pemerintah menyikapi kondisi sosial kekinian perihal kelangkaan BBM, Tambang Galian C, RTRW, Kelangkaan Oksigen di Pusat Pelayanan Kesehatan, rujukan pasien gawat darurat (transportasi) yang merupakan hal krusial untuk menjadi kebijakan dalam dokumen RPJMD dan APBD 2020.
Arman Alini, mengatakan duabelas poin yang dituangkan F-Golkar dalam pandangan itu adalah wujud kepekaan partai Golkar terhadap sinergitas pembangunan Wakatobi dan dimaknai sebagai ide konstruktif guna mendukung visi terwujudnya Wakatobi menjadi Kabupaten Konservasi Maritim Yang Sentosa.
“F-Golkar juga mengharapkan adanya konsistensi dalam membangun kesepahaman konsep dan gagasan perencanaan pembangunan daerah agar tercipta suasana yang bersahabat dalam bingkai besar Wakatobi. Membangun daerah ini butuh kecerdasan emosional, kelembutan jiwa, agar kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan,” tutupnya. (Duriani)