Bupati Buton: Tentang Penanaman Nilai Kepribadian Masyarakat Eks Kesultanan Buton
BUTON, TRIBUNBUTON.COM – Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Buton yang dikenal dengan “Sara Pataanguna”, ampuh dalam mencegah konflik sosial sejak masa Kesultanan Buton. Padahal Masyarakat Buton cukup heterogen terdiri dari aneka ragam suku, agama, budaya dan bangsa.
Bupati Buton, Drs La Bakry MSi, menjadi salah satu pembicara Sarasehan, Diskusi, dan Deklarasi Damai di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buton, Rabu pagi 29 September 2021. Orang nomor satu di Buton tersebut mengatakan masyarakat tetap hidup damai dan kondusif karena begitu kuatnya penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap kepribadian masyarakat Buton.
“Kalaupun ada riak-riak atau konflik yang terjadi, cenderung dapat diatasi dengan baik,” ujarnya.
Menurut dia, Buton relatif aman karena keragaman bisa dimanage. Falsafah Buton “Sara Pataanguna” yaitu Pomaa-masiaka (saling menyayangi), Poangka-angkataka (saling menghormati/menghargai), Popia-piara (saling memelihara), Pomae-maeka (saling takut atau segan menyegani), dan masih ada dalam sikap individu masyarakat Buton.
Ketua Bapera Sultra ini berpandangan perlu ada kurikulum muatan lokal bukan hanya sebatas bahasa Buton tetapi juga muatan lokal tentang penanaman nilai kepribadian masyarakat eks Kesultanan Buton. Tidak boleh melupakan akar budaya kita yang bisa merekatkan kita masyarakat eks Kesultanan Buton.
“Kita yang hadir hari ini, lanjut Bupati harus memberi pencerahan kepada keluarga, sesama atau masyarakat di manapun berada. Dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil,” tambahnya dikutip dari beranda FB Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton.
Nilai-nilai kearifan lokal harus bisa ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sara pataanguna bersifat universal dan orang dari manapun pasti ingin kedamaian. Ini harus diwarisi sebagai prinsip-prinsip budaya Buton yang universal, menghargai keragaman, memperlakukan orang lain dengan baik seperti diri kita ingin diperlakukan.
La Bakry menitip pesan kepada generasi muda untuk menjauhi miras yang dapat memicu konflik. Deklarasi anti miras yang sudah dipelopori oleh beberapa desa di Buton diakuinya sangat berpengaruh besar terhadap kondisi kamtibmas yang kondusif di daerah ini.
Suami Delya Montolalu ini berharap seluruh pemangku kepentingan agar tetap menyatukan langkah, tidak boleh lalai agar tidak terjadi konflik ke depan, upaya deteksi dini sangat diperlukan. Jika ada masalah kecil agar segera diselesaikan sehingga tidak menjadi konflik yang besar di kemudian hari.
Di tempat yang sama, Kapolres Buton, AKBP Gunarko SIK MSi, mengungkapkan kegiatan sarasehan, diskusi dan deklarasi damai ini diadakan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA di wilayah hukum Polres Buton yakni Kabupaten Buton dan Buton Selatan.
“Terlebih dengan banyaknya upaya provokasi/ berita hoaks yang sengaja disebarluaskan untuk memecah belah dan menciptakan konflik sosial di masyarakat, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama”, pungkas orang nomor satu di Polres Buton.
Sementara itu, Korwil Kepulauan Badan Intelijen Daerah Sultra, Kompol Ridwan SH MH MM mengharapkan kegiatan sarasehan dan deklarasi damai ini bukan sebatas seremonial belaka, tetapi dapat menjadi landasan kita untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya konflik sosial bernuansa SARA di tengah-tengah masyarakat.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Buton ini juga menghadirkan Asisten I yang mewakili Bupati Buton Selatan Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si., Ketua DPRD Buton Selatan La Ode Armada, yang mewakili Dandim 1413 Buton, yang mewakili Kajari, tokoh agama, tokoh masyarakat, parabela atau tokoh adat, tokoh pemuda, dan jajaran Perwira lingkup Polres Buton. (yhd)