KENDARI, TRIBUNBUTON.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen untuk mengarahkan anggaran daerah pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Terutama dalam menekan angka kemiskinan serta memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sultra), Andi Sumangerukka, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin 30 Maret 2026.
Dalam arahannya, Gubernur Sultra mengungkapkan kondisi fiskal daerah saat ini menuntut efisiensi anggaran secara menyeluruh. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun program secara cermat dan tepat sasaran, serta menghindari kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Anggaran kita terbatas, sehingga setiap pengeluaran harus diprioritaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan, termasuk belanja perjalanan dinas yang tidak mendesak,” ungkapnya.
Andi Sumangerukka mengatakan, efisiensi anggaran menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika global yang turut berdampak pada kondisi ekonomi daerah.
Lanjutnya, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya memutus mata rantai kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih berada di kisaran 10 persen.
“Program pemerintah harus mampu menjawab persoalan kemiskinan secara konkret. Intervensi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, pembangunan tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan diharapkan mampu membuka akses dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. “Pembangunan jalan harus memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Gubernur Sultra menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik yang membebani masyarakat. Pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, harus dilakukan secara transparan dan tepat guna. “Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 100 persen. Saat ini, cakupan tersebut masih berada di angka sekitar 89 persen. “Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah menyiapkan penyesuaian sistem kerja ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home). Namun, implementasinya tetap harus menjaga disiplin dan kinerja. “Apapun sistem kerja yang diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tambahnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran agar memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” pungkasnya.
Apel gabungan tersebut dihadiri oleh Sekda Sultra, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Biro, pejabat struktural dan fungsional, serta ribuan ASN di lingkungan Pemprov Sultra. (adm)