WAKATOBI, TRIBUNBUTON. COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir Hugua M.Ling, mengatakan pembangunan Kelautan dan Perikanan membutuhkan sinkronisasi dan sinergistas lintas pemerintahan mulai pusat hingga daerah.
Hal itu dikataknnya saat Rapat Kordinasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Yang dilaksanakan di Patuno Resort Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Rabu 12 November 2025.
Sinkronisasi dan sinergistas lanjut Wakil Gubernur Sultra, tidak bisa dipandang sesederhana itu. Namun harus dilihat dari struktur atau tingkatan dalam pemerintahan.
“Mencoba membangun sinergi dalam beberapa level. Level NKRI, level pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, level Kabupaten/Kota dan level otonomi daerah sesungguhnya,” kata Hugua.
Dengan begitu, antar lembaga pada posisi masing-masing harus saling sinergis dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat lewat Kelautan dan Perikanan.
“Jadi, koordinasi ini arahnya adalah bagaimana semua level/pihak termasuk semua para pemangku kepentingan, masyarakat, pengusaha agar kerja sama Asta Helix dapat menjadi sinergi tapi promotornya adalah bagaimana pemerintah dibeberapa level tadi,” ujar Wagub Sultra.
Sehingga, rapat koordinasi dimaksud merupakan tugas utama pemerintah provinsi. Karena jika tidak dilakukan, maka tugas utama pemerintah provinsi dianggap tidak maksimal. “Pemrov tidak memiliki wilayah, yang punya wilayah otonom itu adalah Kabupaten/Kota. Provinsi itu bekerja untuk Kabupaten/Kota. Sehingga, visi misi Gubernur/Wakil Gubernur itu harus tergambar dalam visi misi Bupati/Walikota,” ucap Hugua.
Terkait implementasi pemanfaatan wilayah laut. Wakil Gubernur Sultra menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Bupati dan Walikota di pinggir laut adalah Nol, sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi. Setelah itu adalah kewenangan nasional.
“Promotornya adalah bagaimana Kementerian/Lembaga di Jakarta menyatu dengan Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tetapi juga menyatu dengan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Jadi harus saling melengkapi sehingga tidak saling lempar tanggungjawab,” pesan Wagub Sultra.
Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Dr Mansyur Achmad MSi, yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam kajian akademik mengatakan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua upaya yang terbangun akan maksimal jika ada kolaborasi. Tanpa kolaborasi, agak sulit tercapai.
“Kolaborasi yang muncul bisa travel helix, pentahelix, asta helix dan lain sebagainya. Tergantung kita mau kolaborasi yang mana dulu. Apakah cukup pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi atau media,” ucap Prof Dr Mansyur Achmad.
Ia menambahkan, jika tidak berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi Kelautan dan Perikanan di daerah akan membuahkan hasil yang beda. Sehingga Prof Dr Mansyur Achmad merekomendasi untuk melibatkan pihak akademisi dalam setiap kajian yang jelas.
“Apalagi di Sultra kan banyak universitas. Bisa dilibatkan dan hasil kajian yang menguatkan landasan, bagaimana pemerintah bisa bekerja dengan pasti dan data yang akurat,” tutupnya.
Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan di 17 kabupaten/kota di Sultra. Serta pihak terkait lainnya. (adm)