PALANGKARAYA, TRIBUNBUTON.COM – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, mengatakan pentingnya sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya. Rabu 22 Oktober 2025.
Tri Tito Karnavian menjelaskan, TP PKK memiliki keunikan sebagai organisasi masyarakat mitra pemerintah yang memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres tersebut.
“Keberadaan kita saat ini ada di dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Sehingga susunan pengurus dan program-program dari PKK ini, diakomodir dalam program pemerintah, yaitu dengan adanya APBN dan APBD, sehingga pelaksanaan programnya didukung penuh oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Tri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah dan TP PKK. Menurutnya, posisi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah yang berasal dari pendamping kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.
Ia juga mengungkapkan, berkat kerja keras para pengurus TP PKK serta Tim Pembina Posyandu, maka Posyandu kini telah masuk dalam nomenklatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan program Pemda. Jika dahulu hanya menangani bidang kesehatan, saat ini Posyandu sudah menyasar enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Pada 2024, dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu bertransformasi tidak hanya melayani satu bidang saja kesehatan, tapi sudah enam bidang [Standar] Pelayanan Minimal,” terangnya.
Tri berharap, citra PKK dapat berkembang menjadi perempuan yang aktif dan produktif mendukung program pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan kepada semua kader PKK, pengurus PKK, dan Tim Pembina Posyandu, agar segera menyesuaikan dan mengambil momentum tersebut untuk menyusun program-program yang nyata di masyarakat.
Tri menilai, peran PKK sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui berbagai programnya, PKK akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
“Semangat yang jauh ke depan untuk membantu pemerintah daerah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi semangat TP PKK di Provinsi Kalteng yang telah menunjukkan kinerja baik meski masa kepengurusan baru berjalan kurang dari satu tahun. Para pengurusnya memiliki semangat besar untuk membantu Pemda dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Terima kasih kepada seluruh kader PKK di Provinsi Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tri Tito Karnavian menjelaskan jika Pokja IV PKK menangani bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Adapun kegiatan di Kalteng difokuskan pada sosialisasi keselamatan lingkungan, terutama penanggulangan kebakaran rumah tangga. Sosialisasi terkait hal tersebut dilaksanakan agar masyarakat dapat lebih memahami soal kebakaran di lingkungan terdekat. Selain itu, di dalam rangkaian acara juga dilakukan sosialisasi pemadam kebakaran (Damkar), serta sosialisasi Posyandu di hari kedua pada Kamis 23 Oktober 2025.
“Mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi ini, kita mengerti apa penanggulangan pertama yang dilakukan saat terjadi kebakaran. Ini hal sepele, mungkin kita tidak memikirkan, padahal itu bisa sering terjadi sejak zaman kita. Charger handphone saja bisa menimbulkan kebakaran,” jelasnya. (Adm)
