WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Lolly Suhenty, membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu. Di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Selasa 23 September 2025.
Lolly Suhenty, yang juga menjabat sebagai Kordiv pencegahan dan partisipatif masyarakat Bawaslu RI mengungkapkan pandangannya tentang Wakatobi. Selain faktor keindahan alam bawah laut, sesungguhnya dari Wakatobi banyak hal harus dipelajari terutama sosiokultural yang khas dalam berpolitik.
Data tersebut kata Lolly Suhenty, ditunjukan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024. Baik itu Indeks kerawanan pemilu maupun Indeks kerawanan pemilihan. Dimana Wakatobi tidak pernah menempatkan diri sebagai daerah rawan tinggi maupun rawan sedang.
“Wakatobi ada pada dimensi rawan rendah. Sehingga dalam konteks ini, ternyata dari Wakatobi kita belajar bagaimana berpolitik yang kondusif. Kondusif bukan berarti tidak ada kerawanan, meskipun rendah tetap saja ada potensi kerawanan,” ungkap Lolly Suhenty.
“Tetapi yang menarik dari Wakatobi, kerawanan ini mampu dikelola, mampu di mitigasi sejak awal sehingga kemudian tidak berpotensi menjadi konflik yang luar biasa,” sambung Lolly.
Menurut anggota Bawaslu RI tersebut, Wakatobi mengajarkan banyak proses demokrasi yang tidak boleh dilupa dari prinsip-prinsip adat lokal seperti gotong royong, musyawarah dalam penyelesaian konflik.
“Wakatobi membuat kita punya perspektif soal demokrasi yang sesungguhnya, berbasis lokal itu sangat kuat. Wakatobi dalam sejarahnya bagian penting dari Kesultanan Buton. Dimana, demokrasi jaman Kesultanan masih relewan dengan demokrasi jaman moderen,” ujar Lolly Suhenty.
Lolly Suhenty menjelaskan, ketika proses demokrasi akan dilakukan evaluasi terhadap Pemilu dan Pilkada yang lalu di Wakatobi. Maka irisannya adalah perspektif kebaharian itu sudah pasti tidak akan mempengaruhi.
“Pemilu dan Pilkada bukan bicara sekedar khas tetapi bicara juga tentang prosesnya. Kalau prosesnya benar, terbuka untuk publik atau prosesnya kemudian melahirkan pemimpin yang bisa diterima semua orang. Tetap saja ada yang namanya tidak puas menemukan mekanisme, lalu komplain di Bawaslu bahkan di MK,” Lolly Suhenty menjelaskan.
Sesungguhnya, ketika semua penyelenggara melakukan evaluasi. Yang tidak bisa terlupakan yakni soal bagaimana tidak sekedar bicara hasil. “Karena itu, hari ini bicara evaluasi dan refleksi maka menjadi penting buat kita. Karena tujuan kita untuk demokrasi yang lebih baik ke depan,” terang Lolly Suhenty.
Pada kesempatan itu, Lolly Suhenty menghimbau peserta forum yang terdiri dari berbagai elemen di Wakatobi untuk dapat memanfaatkan kegiatan itu. Guna melakukan evaluasi dan merefleksikan proses sekaligus merefleksikan hasil soal kelembagaan penyelenggara pemilu, soal partisipasi pemilu dan kontestannya.
“Kenapa? Karena kita akan segera proses revisi UU Pemilu dan Pilkada. Sehingga masukan Bapak dan Ibu sekalian menjadi sangat penting agar UU Pemilu dan Pilkada nanti sesuai konteks lokal dan sesuai nilai-nilai demokrasi yang kita harapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat banyak mempengaruhi proses-proses yang sudah berjalan dan yang akan datang,” tutup Lolly Suhenty.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo, menambahkan sudah sekian banyak kegiatan itu diselenggarakan di Sultra termasuk di Wakatobi. “Kegiatan itu sudah 11 kali dilaksanakan, di Wakatobi satu-satunya kegiatan disaksikan langsung pimpinan Bawaslu RI, Lolly Suhenty,” ucap Ketus Bawaslu Sultra.
Kegiatan berupa evaluasi guna penguatan demokrasi ke depan itu. Bawaslu Wakatobi menghadirkan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo, anggota Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Bawaslu, Bahtra. Serta dihadiri Wakil Bupati Wakatobi, Dra Hj Safia Wualo.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab peserta forum yang dihadiri berbagai elemen di Wakatobi. Dua orang narasumber handal yang dihadirkan dari Jakarta membakar semangat peserta forum. Dalam mengungkap berbagai plus minus proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Wakatobi tahun 2024 lalu. (Adm)
