Fraksi Partai Golkar DPRD Wakatobi Setuju Raperda RPJMD 2025-2029 Dilanjutkan Pembahasan Dengan Catatan

1208

WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar) DPRD Kabupaten Wakatobi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2025–2029.

Untuk kemudian dilanjutkan pembahasan pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan komitmen bahwa Pemerintah Daerah akan menyempurnakan dan menjalankan RPJMD itu sesuai amanat rakyat Wakatobi.

Hal itu disampaikan juru bicara F-Partai Golkar sekaligus Ketua F-Golkar DPRD Wakatobi, Arman Alini, saat rapat bersama Pemkab Wakatobi dan DPRD setempat. Selasa 12 Agustus 2025.

F-Partai Golkar dalam pandangannya, RPJMD merupakan peta jalan pembangunan lima tahun yang menjadi penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program pembangunan.

Arman Alini, dalam membacakan pandangan F-Golkar dalam mencermati substansi Raperda RPJMD 2025–2029. Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa masukan strategis diantaranya.

Penyempurnaan Lampiran Substantif RPJMD.
Dokumen lampiran yang memuat analisis kondisi daerah, isu strategis, visi–misi, arah kebijakan, strategi, program prioritas, dan kerangka pendanaan harus disajikan secara lengkap dan jelas sebelum pengesahan. Sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dan terukur.

Dalam Penguatan Analisis Isu Strategis Daerah.
F-Golkar menilai perlu disusun analisis SWOT yang tajam dan berbasis data, khususnya pada sektor unggulan Wakatobi, pariwisata bahari, perikanan berkelanjutan, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Untuk Integrasi Program Antar-Perangkat Daerah. F-Golkar menyarankan agar RPJMD harus menghindari tumpang tindih program dengan memastikan sinergi antar-perangkat daerah, serta mengedepankan pendekatan lintas sektor dalam mengatasi permasalahan daerah.

Terkait Penyusunan Indikator Kinerja yang Terukur. F-Golkat juga menilai harus ada indikator kinerja utama (IKU) dan target tahunan yang jelas untuk memudahkan evaluasi dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan program.

Serta Peningkatan Pemerataan Pembangunan Kepulauan. F-Golkar memberikan catatan agar Pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antar-pulau, layanan pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Wakatobi.

Arman Alini, dalam membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah yang
berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kepulauan yang menjadi tulang punggung Wakatobi.

Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menjaga laut dan alam sebagai modal utama pembangunan. Meningkatkan kualitas SDM, agar generasi Wakatobi mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi maritim sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah.
“Kami berharap RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen hidup yang benar-benar membumi, berpijak pada realitas, dan mampu menjawab tantangan lima tahun ke depan dengan kerja nyata,” tegas Arman Alini, dalam membacakan pandangan F-Golkar. (Adm)