Kebijakan Efisiensi Pemerintah Pusat Pengaruhi Serapan Anggaran di Wakatobi

536

WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam APBD yang tergeser dari jadwal biasanya, mempengaruhi beberapa tradisi pengelolaan keuangan di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Wakatobi, selain serapan anggaran yang menurun. Pelaksanaan berbagai kegiatan baik itu program fisik maupun lainnya harus bergeser menyesuaikan tahapan efisiensi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi, Nurbahtiar SE.MSi, mengungkapkan hingga akhir Mei 2025. Serapan anggaran menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurunnya serapan anggaran itu lanjut Nurbahtiar, selain bergesernya jadwal pelaksanaan kegiatan. Penyebab penyerapan anggaran masih sedikit karena proses pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat atau mengalami pergeseran menunggu hasil penyesuaian akibat efisiensi anggaran.

“Hingga akhir bulan Mei kemarin, serapan anggaran kita baru 30 persen. Seharusnya di akhir Mei itu sudah sekitar 40 persen,” ungkap Nurbahtiar, Rabu 11 Juni 2025.

Ditanyai hasil finalisasi efisiensi. Nurbahtiar, mengatakan Rp 84 Milyar dana transfer yang tidak disalurkan pemerintah pusat. Setelah tidak disalurkan, maka sisanya dilakukan efisiensi sebesar Rp 43 Milyar.

“Rp 43 Milyar hasil efisiensi ini, sebagian besar digunakan untuk mendanai kegiatan fisik yang dinilai penting di beberapa OPD seperti Dinas PUPR, Dinkes, Diknas, Dispora, DLH, DKP dan Perindag,” kata Nurbahtiar.

Nurbahtiar, menjelaskan jika saat ini disemua OPD baru melakukan proses perencanaan kegiatan fisik. Dan tentunya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga hal ini mengakibatkan juga menurunnya serapan anggaran.

“Sekarang baru proses perencanaan pekerjaan fisik, beda dengan dulu bahwa ketika APBD sudah ditetapkan maka sudah bisa berproses. Biasanya, Maret-April selesai perencanaan. Dan Mei-Juni kegiatan fisik sudah jalan,” Nurbahtiar, menjelaskan.

Untuk diketahui, bergesernya pelaksanaan sejumlah program fisik akibat kebijakan efisiensi berpengaruh terhadap perputaran perekonomian. Dan hal ini dijumpai di beberapa daerah khususnya di Sultra. (Adm)