JAKARTA, TRIBUNBUTON.COM – Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengungkapkan pertanahan dan tata ruang memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan dan keamanan negara.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025. Yang digelar di AONE Hotel, Jakarta. Jumat 23 Mei 2025.
“Tanah berperan menjaga integritas wilayah, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Ketika tata ruang direncanakan dengan baik, adil, kita tidak hanya menciptakan efisiensi pembangunan. Kita juga sedang membangun pondasi kokoh bagi kedaulatan nasional,” ujar Ossy, di hadapan peserta kegiatan.
Menurut Wamen Ossy, pembahasan soal ketahanan nasional kerap terfokus pada kekuatan militer. Padahal, aspek pertanahan dan tata ruang memiliki bobot strategis yang tak kalah penting dalam konteks geopolitik modern.
“Dalam konteks geopolitik, tata ruang bukan hanya soal perencanaan wilayah fisik, tetapi juga alat pengendalian sumber daya, menjadi alat pengaruh politik dan menjadi alat pertahanan. Penempatan kawasan industri, permukiman, pertanian, hingga kawasan militer harus dirancang dengan visi jangka panjang untuk mendukung ketahanan nasional,” ujar Wamen ATR/BPN.
Ossy, menggarisbawahi fungsi penting Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menurutnya tak sekadar dokumen teknis pengatur zonasi. Namun juga dokumen geopolitik yang menentukan arah pengelolaan ruang nasional.
“RTRW ini juga menentukan bagaimana ruang negara ini dapat dijaga, dapat dimanfaatkan, dan dapat diarahkan untuk mendukung kedaulatan bangsa,” terang Ossy Dermawan.
Terkait program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Ossy, menilai hal itu tidak lepas dari kepastian hak atas tanah.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan nasional jika lahan sawah yang masih produktif kemudian dikonversi menjadi kawasan industri atau properti tanpa perencanaan yang bijak. Bukan berarti kita tidak ingin investasi masuk ke suatu daerah, tapi investasi yang masuk jangan sampai mengganggu ketahanan kita akan pangan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Tak hanya pangan, pertanahan dan tata ruang juga memiliki pengaruh dalam mendukung ketahanan energi nasional. Menurutnya, keberhasilan transisi energi hijau bergantung pada ketersediaan ruang untuk infrastruktur energi terbarukan.
“Kita tidak bisa menyuarakan kedaulatan energi apalagi mendorong transisi untuk energi baru dan terbarukan, jika kita tidak menyediakan ruang bagi infrastruktur hijau, seperti penyediaan tanah bagi panel surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ataupun bioenergi. Semua inisiatif besar ini membutuhkan tanah sehingga kita bisa melihat betapa tanah adalah titik awal dari semua strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkas Wamen Ossy. (Rilis/adm)
