JAKARTA, TRIBUNBUTON.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, mengimbau seluruh jajarannya untuk bekerja sama secara terbuka dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Hal itu disampaikan saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Loan Tahun 2024 pada Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project). Kamis 15 Mei 2025.
“Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bekerja sama, terbuka dengan teman-teman dari BPK RI, konsultasikan, komunikasikan. Insyaallah permasalahan itu dengan adanya komunikasi bisa terselesaikan,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Ia juga menekankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bebas dari potensi permasalahan. Seluruh jajaran tetap waspada terhadap kemungkinan kekeliruan, termasuk yang bisa berimplikasi hukum.
Sekjen berharap, proses pemeriksaan dapat berjalan lancar demi mendukung pelaksanaan program-program strategis Kementerian ATR/BPN. Komitmen untuk transparansi juga ditegaskan dalam pernyataannya kepada Tim BPK.
“Kami siap untuk memberikan data kepada BPK RI, mendukung kelanjutan kegiatan teman-teman dari BPK RI,” terang Pudji Prasetijanto Hadi.
Di kesempatan ini, Wakil Penanggung Jawab dari BPK, Erwin Djuty, melaporkan pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, 16 Mei-26 Juni 2025.
Ia berharap, proses pemeriksaan dapat diiringi komunikasi yang baik antara Tim Pemeriksa dan entitas yang diperiksa. Ia pun menekankan soal pentingnya hasil pemeriksaan ini sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Rilis/adm)
