JAKARTA, TRIBUNBUTON.COM – Dari total 2,2 juta hektar tanah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), belum terpetakan dan tersertifikasi. Hal itu mendorong inisiatif Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Untuk percepatan sertifikasi tanah di Jateng.
“Jika tidak segera disertifikasi, tanah-tanah itu berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Maka dibutuhkan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Gubernur serta para Bupati dan Walikota,” ujar Nusron Wahid, usai Dialog Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis 17 April 2025.
Menteri ATR/BPN menggaris bawahi pentingnya pendayagunaan tanah-tanah tidak produktif, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya.
Pasalnya, tanah yang sudah memiliki kepastian hukum juga bisa menambah nilai atas tanah tersebut, salah satunya dapat mendorong masuknya investasi.
Nusron Wahid, mengajak kepala daerah di Jateng ikut mendukung soal kepastian hukum atas tanah dan kejelasan tata ruang. “Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” ucapnya.
Di Jateng baru punya 60 RDTR Untuk RDTR, dan juga masih memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Dari target 322 RDTR, baru ada 60 RDTR yang telah tersedia di Jawa Tengah.
Untuk itu, Nusron meminta komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntaskan kekurangan tersebut dalam waktu tiga tahun.
Menteri ATR/BPN menekankan penyusunan RDTR harus memperhatikan ketahanan pangan, khususnya agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” turup Menteri ATR/BPN. (Rilis/adm)
