UNGARAN, TRIBUNBUTON.COM – Ditengah efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot program konsolidasi tanah. Ditargetkan, tahun 2025 terealisasi 965 sertifikat hasil konsolidasi tanah.
“Bicara target tentu sebanyak-banyaknya. Kita terus berupaya agar tanah di bumi Indonesia ini bisa bermanfaat untuk semuanya,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, usai penyerahan sertifikat konsolidasi tanah di Kaligawe Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Kamis 27 Februari 2027.
Meski pihaknya juga ikut terdampak efisiensi anggaran. Nusron Wahid, tetap menjalankan program konsolidasi tanah.
“Terus dijalankan, karena tidak hanya dari pemerintah tapi juga partisipasi masyarakat. Masyarakat merelakan tanah 2 sampai 3 meter, tapi kemudian dampaknya menjadi tertata, harga tanah menjadi naik,” ungkapnya.
Konsolidasi tanah lanjut Nusron, menyasar tanah yang buntet atau buntu di tebing-tebing, dan semrawut. “Intinya kita menata, agar tanah ini akhirnya juga memiliki nilai ekonomi dan yang penting bersertifikat. Akses ditata, punya daya guna, nilai naik, pokoknya menjadi bagus,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot mengatakan selain di Kaligawe Kelurahan Susukan. Konsolidasi tanah juga dilakukan di Penawangan Kecamatan Pringapus.
“Di sana sudah ada 200 bidang yang mendapat program konsolidasi tanah ini, kurang 26 bidang. Kami mohon bantuan dari kementerian agar konsolidasi tersebut bisa berjalan menyeluruh,” ungkapnya.
Sementara itu penerima program konsolidasi tanah, Selviana (26) mengatakan proses dari survei hingga terbit sertifikat membutuhkan waktu sekitar satu tahun.
“Dulu sertifikat masih jadi dengan bapak, tapi sekarang sudah sendiri. Biaya tidak ada, karena memang sama-sama butuh, ada tanah yang jadi akses, tapi saya akhirnya punya tanah sendiri,” tukasnya. (Rilis/adm)
