JAKARTA, TRIBUNBUTON.COM – Konsorsium Masyarakat Buton Tengah Menggugat (KMBTM), gelar aksi demonstrasi di Kantor Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (12/08/2024).
Demo tersebut bertujuan untuk meminta Kemendagri mencopot H. Konstantinus Bukide SH., M.Si. sebagai Pj. Bupati Buton Tengah (Buteng) saat ini, karna dianggap berpotensi dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Koordinator lapangan KMBTM Abdul Haris mengatakan, aksi ini menuntut agar tidak ada mutasi atau rotasi jabatan terhadap kepala OPD di Pemda Buteng menjelang pelaksanaan Pilkada.
“Hal ini sesuai dengan amanah UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 71 ayat 2, juga dikuatkan oleh Surat Edaran Kemendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ, tentang kewenangan kepala daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian, ” ungkapnya melalui rilis.
Namun kata Haris, Pj. Bupati Buteng tetap melakukan tahapan mutasi atau rotasi jabatan dengan melakukan Uji Kompetensi kepada 21 pejabat pimpinan tinggi pratama Pemda Buteng.
“Pelaksanaan Uji Kompetensi kepada 21 kepala OPD Buteng ini terkesan dipaksakan, dan syarat dengan kepentingan politik menjelang Pilkada 2024. Maka demi menjaga stabilitas daerah, kami meminta kepada Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otda dan Inspektorat Jendral Kemendagri untuk membatalkan hasil uji kompetensi tersebut hingga selesai pelaksanaan Pilkada. Tentu dengan bukti-bukti otentik yang kami lampirkan,” tegasnya.
Selain itu, Haris juga menuntut penegasan pelaksanaan rekomendasi KASN yang memberikan sanksi kepada beberapa oknum ASN Pemda Buteng.
“Pj. Bupati Buteng sebagai pejabat pembina kepegawaian tidak tegas kepada bawahannya, yang sudah jelas diberikan rekomendasi oleh KASN bahkan ada yang hingga dua kali diberi rekomendasi sanksi oleh KASN. Ini adalah tanda-tanda keberpihakan politik di Pilkada nanti,” Ujarnya.
Olehnya, KMBTM meminta dengan tegas, agar Kemendagri mengevaluasi kembali kepantasan dan kelayakan Konstantinus Bukide sebagai Pj. Bupati Buteng.
“Informasi yang kami dapatkan, akhir Agustus ini saudara Kostantinus akan dievaluasi sebagai Pj. Bupati di tiga bulan pertama.nJika melihat kepemimpinannya saat ini yang terindikasi cawe-cawe dalam politik dan tidak tegas dalam persoalan netralitas, maka Kemendagri harus mencopotnya sebagai Pj. Bupati Buteng,” sambungnya tegas.
Untuk diketahui, saat menggelar unjuk rasa, KMBTM ditemui dan berdialog dengan pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Joko Kartiko Krisno, juga dengan pihak Komisi ASN.
Laporan: La Ode Adrian Dwi Putra
