WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian bersama anggota Komisi II DPR-RI, Ir Hugua. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menempatkan waktu melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Mendagri dan anggota Komisi II DPR-RI memberikan pengarahan terhadap Pemkab Wakatobi terkait potensi yang dimiliki Wakatobi. Minggu 29 Oktober 2023.
Tito Karnavian, mengatakan Kabupaten Wakatobi yang memiliki wilayah 97 persen laut dan 3 persen daratan. Harus bisa memilah potensi sumber daya alam mana yang akan dikembangkan. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan daerahnya.
“Kabupaten Wakatobi memiliki keindahan alam bawah laut. Potensi seperti inilah yang perlu diketahui oleh pemimpinnya agar bisa tersampaikan ke luar. Sehingga bisa memancing orang luar untuk datang di Wakatobi,” kata Tito Karnavian.
Mengelola suatu daerah atau negara lanjut mantan Kapolri RI tersebut. Pada prinsipnya sama halnya mengelola manejemen rumah tangga. Sehingga dalam mewujudkan cita-cita suatu daerah untuk mensejahterakan warganya diperlukan pendapatan lebih besar daripada pengeluaran.
“Suatu daerah mau dibawa ke arah mana maka tergantung postur anggarannya. Seperti saya lihat di APBD Wakatobi 2023, dimana total pendapatan Rp 896,24 Milyar. Namun total belanja Rp 931,63 Milyar. Berarti saya nilai bahwa Wakatobi ini sudah didesain untuk defisit,” sentil Mendagri.
Tito Karnavian, menjelaskan persoalan postur anggaran seperti Wakatobi banyak dijumpai di sejumlah daerah lainnya di indonesia terkhusus daerah-daerah pemekaran. Dimana mayoritas berharap pada transfer dana pusat.
Terkait hal itu, dimana banyak daerah di Indonesia tidak bisa mengimbangi antara pendapatan dan pengeluaran. Serta postur anggaran yang banyak terserap untuk belanja pegawai. Mendagri memberikan referensi agar Pemkab Wakatobi jeli melihat hal itu sebagai rencana program kedepannya.
“94 persen pendapatan dari transfer dana pusat rata-rata terjadi di daerah pemekaran. Banyak daerah juga miliki persoalan yang sama yakni membludaknya tenaga honorer. Kalau yang punya skill seperti tenaga pengajar dan tenaga kesehatan silahkan. Tapi kalau tenaga administrasi, kebanyak datang ke kantor jam 08.00 dan pulangnya jam 10.00,” ujar Tito Karnavian diikuti canda tawa ratusan peserta rapat.
Mendagri minta agar kedepan, persoalan seperti tenaga honorer bisa terselesaikan khususnya di Kabupaten Wakatobi. Sehingga tidak menjadi beban pemimpin selanjutnya.
“Tenaga honorer administrasi ini kan banyak titipan pejabat atau tim sukses. Ini akan menjadi beban pejabat berikutnya. Jadi, 2024 nanti siapa pun pemimpin Wakatobi harus berani jangan lagi tambah honorer, kecuali ada skill sehingga tidak membebani postur anggaran,” pinta Tito Karnavian.
Dalam pengarahan Mendagri dan anggota Komisi II DPR-RI itu. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, perwakilan Forkopimda Wakatobi, Kepala OPD, seluruh camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Wakatobi. (Tribunbuton.com/adm)
